Tanah Datar | Penelusuran lapangan yang dilakukan tim media mengungkap fakta berbeda terkait status kepemilikan pondok korban bencana galodo di Jorong Nagari, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan. Fakta ini menunjukkan bahwa narasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kepemilikan pondok tersebut tidak sepenuhnya akurat.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa pondok yang selama ini dihuni keluarga Mardius berdiri di atas tanah milik keluarga besar Nurbaiti (78), bukan milik individu sebagaimana sempat beredar pascabencana.
Temuan tersebut diperoleh setelah tim media melakukan wawancara langsung dengan Erni Sofyan yang didampingi suaminya, Mardius, pada Jumat (10/4/2026). Dalam keterangannya, mereka menjelaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah kaum yang selama ini dirawat dan dikelola oleh Mardius sejak kembali menetap di kampung halaman pada tahun 2016.
Artinya, baik keluarga Mailis maupun keluarga Mardius tidak memiliki status kepemilikan pribadi atas lahan tersebut. Keduanya hanya memanfaatkan tanah keluarga besar secara sosial, sebuah praktik yang lazim dalam struktur kepemilikan adat Minangkabau, di mana tanah kaum digunakan bersama oleh anggota
keluarga.Riwayat pondok itu sendiri memperkuat bahwa bangunan tersebut sejak awal bukan aset individu. Pondok tersebut memiliki sejarah penggunaan bergantian di antara anggota keluarga.
Menurut penuturan Erni Sofyan, pondok pertama kali didirikan oleh Mailis bersama suaminya, almarhum Nedi—yang merupakan kakak kandung Erni. Setelah pasangan tersebut memiliki rumah sendiri, pondok itu ditinggalkan dan tidak lagi ditempati secara tetap.
“Setelah itu pondok ini ditempati oleh Zulfikar, lalu oleh kakak kandung saya Usman Effendi sekitar dua tahun. Terakhir kami yang tinggal di sini sampai sekarang,” ujar Erni.
Perpindahan penghuni dari satu anggota keluarga ke anggota lainnya menunjukkan bahwa pondok tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi keluarga, bukan properti yang dimiliki secara eksklusif oleh satu pihak.
Keberadaan Mardius di pondok tersebut bermula dari tawaran almarhum Nedi, suami Mailis. Saat itu, Nedi kerap melihat Mardius menjala ikan hingga larut malam di sekitar lokasi sebagai tambahan penghasilan selain bekerja sebagai sopir.
“Memang yang menawarkan pertama kali itu almarhum suami Mailis. Karena beliau sering melihat Mardius menjala ikan sampai malam di sini, maka pondok itu ditawarkan untuk ditempati,” kata Erni.
Sejak tahun 2016, Mardius bersama istrinya mulai tinggal di pondok tersebut setelah penghuni sebelumnya kembali ke rumah orang tuanya. Saat pertama kali ditempati, kondisi bangunan disebut sangat memprihatinkan karena sebagian besar telah berubah menjadi kandang kambing.
“Kondisinya sudah sangat lapuk. Bahkan kami sempat dicemooh karena dianggap tinggal di kandang kambing,” kenang Erni. Sejak saat itu, mereka melakukan perbaikan secara bertahap—mulai dari mengganti tiang penyangga, memperbaiki dinding, hingga membangun dapur terpisah. Sekitar 80 persen bangunan akhirnya berhasil diperbaiki hingga layak dihuni sebelum kembali rusak akibat bencana galodo.
Dalam proses perbaikan, keluarga Mardius juga menghadapi kendala administratif saat pemasangan listrik. Karena penghuni sebelumnya belum memiliki KTP, administrasi menggunakan identitas milik Mailis. Meski demikian, seluruh biaya pemasangan listrik sekitar Rp2 juta ditanggung oleh Mardius.
Ketika bencana galodo melanda beberapa bulan lalu, pondok yang ditempati keluarga Mardius mengalami kerusakan berat. Bagian dapur dilaporkan musnah terseret arus, sementara sebagian bangunan lainnya kini menggantung di tepi aliran sungai dengan risiko longsor yang tinggi.
Dalam situasi tersebut, keluarga Mardius merupakan pihak yang secara faktual tinggal di pondok itu dan terdampak langsung oleh bencana. Namun kondisi ini memunculkan polemik ketika bantuan hunian sementara (huntara) yang semula dikaitkan dengan nama Erni Sofyan justru dialihkan kepada Mailis.
Berdasarkan hasil penelusuran, Mailis tidak lagi tinggal di pondok tersebut saat bencana terjadi. Hal ini memicu pertanyaan mengenai akurasi pendataan korban bencana serta mekanisme penetapan penerima bantuan di tingkat nagari.
Erni berharap Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penyaluran bantuan bagi korban galodo di Nagari Sumpur. Menurutnya, sebagai pihak yang secara nyata tinggal di pondok tersebut dan terdampak langsung, keluarganya layak menjadi penerima bantuan hunian sementara.
“Saya hanya berharap mendapatkan keadilan dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Kami yang jelas-jelas korban galodo, tapi bantuan justru dialihkan kepada orang yang tidak terdampak,” ujar Erni.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius mengenai akurasi pendataan korban bencana serta transparansi dalam penetapan penerima bantuan. Jika benar pondok tersebut berdiri di atas tanah kaum dan dihuni oleh korban terdampak langsung, maka pengalihan bantuan berpotensi menimbulkan persoalan administratif, sosial, bahkan hukum di kemudian hari.
TIM
