KEPASTIAN KEWENANGAN JADI SOROTAN, CAN­DRA JAWAB PANDANGAN FRAKSI DPRD SOAL PERUBAHAN PERDA NAGARI

FAKTA HUKUM 86, KABUPATEN SOLOK – Persoalan batas kewenangan, efektivitas pengawasan, hingga transparansi pengelolaan keuangan nagari menjadi sejumlah substansi penting dalam pembahasan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Solok melalui Wakil Bupati H. Candra, S.H.I., menyampaikan jawaban resmi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Solok dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Penjelasan pemerintah tersebut menyoroti perlunya penegasan kedudukan dan fungsi Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), serta Kerapatan Adat Nagari (KAN), agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terjebak dalam tumpang tindih kewenangan.

Dalam jawaban tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa Wali Nagari menjalankan fungsi pemerintahan dan administrasi. BPN memiliki fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pengawasan. Sementara KAN menjalankan peran yang berkaitan dengan hak asal-usul dan adat istiadat nagari.

Pembagian tersebut bukan sekadar persoalan struktur organisasi. Kejelasan kewenangan merupakan prasyarat agar setiap lembaga memahami batas tanggung jawab dan tidak mengambil alih fungsi lembaga lainnya.



Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan regulasi ini adalah posisi BPN sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan nagari.

Pemerintah menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara Wali Nagari dan BPN, penyelesaian awal dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan Camat. Jika diperlukan, persoalan dapat ditindaklanjuti secara berjenjang oleh perangkat daerah terkait.

Mekanisme tersebut perlu dirumuskan secara cermat agar penyelesaian konflik tidak justru membatasi fungsi pengawasan BPN.

Dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan kebijakan dan penggunaan kewenangan berjalan sesuai aturan. Karena itu, perbedaan pandangan antara Wali Nagari dan BPN tidak boleh serta-merta dipandang sebagai gangguan pemerintahan.

Justru harus tersedia mekanisme penyelesaian yang objektif, terukur, dan memiliki kepastian hukum.



Persoalan akuntabilitas keuangan juga menjadi bagian dari penjelasan pemerintah.

Pemkab Solok mendorong penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), transaksi non-tunai, dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Penerapan sistem digital diharapkan memperkuat ketertiban administrasi serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset nagari.

Namun, penggunaan aplikasi bukan jaminan bahwa seluruh persoalan tata kelola telah terselesaikan.

Transparansi harus dibuktikan melalui keterbukaan dokumen anggaran, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, pertanggungjawaban belanja, serta kemudahan masyarakat memperoleh informasi publik.

Dengan demikian, perubahan Perda semestinya juga memperhatikan bagaimana fungsi pengawasan BPN dan partisipasi masyarakat dapat berjalan efektif.



Dalam persoalan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana), Candra menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan empat kali dalam delapan tahun mengacu pada PP Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 38 ayat (2).

Persyaratan pencalonan juga disebut telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan PP Nomor 16 Tahun 2026, termasuk ketentuan bagi petahana, ASN, PPPK, dan perangkat nagari.

Kepastian regulasi diperlukan agar pelaksanaan Pilwana tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, baik bagi calon, penyelenggara maupun masyarakat.

Aspek transparansi dan kesetaraan dalam proses pemilihan juga harus menjadi perhatian agar demokrasi di tingkat nagari berjalan sesuai prinsip hukum.



Pemerintah turut menyampaikan rencana fasilitasi peningkatan kapasitas terhadap 23 Wali Nagari yang baru dilantik dan belum mengikuti retreat.

Untuk penghasilan tetap dan tunjangan aparatur nagari, penyesuaian akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

Sementara usulan tunjangan keluarga dan purna tugas masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

Pemkab Solok juga mendorong pengisian perangkat nagari melalui seleksi yang objektif, transparan, dan berdasarkan kompetensi.

Hal tersebut penting untuk memastikan jabatan perangkat nagari tidak menjadi ruang kepentingan kelompok, melainkan ditempati sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan dan mampu menjalankan tugas pelayanan publik.


Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2023 kini menjadi momentum untuk membenahi fondasi hukum pemerintahan nagari di Kabupaten Solok.

Akan tetapi, keberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari lengkapnya pembagian tugas dan kewenangan dalam pasal-pasal peraturan.

Yang lebih penting adalah bagaimana aturan tersebut diterapkan, bagaimana pengawasan dijalankan, bagaimana konflik kelembagaan diselesaikan, dan bagaimana masyarakat mendapatkan jaminan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah daerah bersama DPRD perlu memastikan setiap rumusan perubahan tidak menciptakan celah hukum baru maupun mengurangi ruang pengawasan terhadap penggunaan kewenangan.

Sebab, pemerintahan nagari merupakan institusi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Setiap kewenangan harus disertai tanggung jawab, setiap penggunaan anggaran harus dapat diperiksa, dan setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Ranperda tersebut selanjutnya masih memerlukan pembahasan dan penyempurnaan bersama DPRD Kabupaten Solok sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. MR