LAMPUNG BARAT- Seorang pria berinisial ML mengaku sebagai oknum anggota Brimob yang bertugas di daerah Bogor, Jawa Barat, membawa belasan orang serta membawa sajam jenis golok di pinggang, mendatangi beberapa kediaman masyarakat adat yang sudah puluhan tahun menempati lokasi tanah adat di Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
Kedatangan rombongan tersebut tidak hanya mengintimidasi masyarakat adat, tetapi juga merusak sejumlah tanaman milik warga adat. Oknum yang mengaku anggota Brimob itu mendasarkan aksinya pada klaim memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah adat tersebut.
Namun, versi yang berbeda disampaikan masyarakat adat dari Lembaga Adat Kepaksian Pernong. Menurut mereka, lembaga adat tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun, kecuali untuk dua lokasi, yaitu kantor KUA dan kantor NU.
Yang lebih mengejutkan, oknum yang mengaku Brimob tersebut melontarkan ucapan kepada masyarakat adat yang bergelar Hulu Balang dari Lembaga Adat Kepaksian Pernong, yakni “tidak ada tanah adat di sini”. Pernyataan arogan ini memicu kemarahan banyak warga adat. Oleh karena itu, masyarakat adat mendesak Kapolda Jawa Barat dan Polres Lampung Barat untuk segera menindak tegas oknum yang mengaku anggota Brimob tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pihak adat menyoroti diterbitkannya sertifikat kepemilikan tanah secara sepihak tanpa disertai surat hibah maupun dokumen penyerahan hak yang sah dari pemangku adat.
Beberapa Hulu Balang Lembaga Adat Kepaksian Pernong, menyatakan bahwa tanah yang disertifikatkan oleh oknum tersebut murni merupakan tanah komunal milik masyarakat hukum adat. Tanah jenis ini tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya tanpa hasil musyawarah adat.
“Kami terkejut mendapati tanah adat kami tiba-tiba sudah bersertifikat atas nama pribadi oknum tersebut. Padahal, lembaga adat tidak pernah mengeluarkan surat hibah, naskah kesepakatan, ataupun pelepasan hak dalam bentuk apa pun kepada yang bersangkutan,” ujar Hulu Balang dari Lembaga Adat Kepaksian Pernong saat memberikan keterangan pers, 11 November 2026.
Ia menambahkan, tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh undang-undang. Pihak adat juga mencurigai adanya keterlibatan oknum aparat desa atau pihak eksternal lainnya dalam memanipulasi dokumen warkah tanah, sehingga sertifikat tersebut bisa lolos dan diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
(TIM Lambar)
