PENUTUPAN TMMD DI PANINGGAHAN, WABUP H. CANDRA DORONG SINERGI TNI DAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

FAKTA HUKUM 86 NEWS | KABUPATEN SOLOK – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kabupaten Solok memasuki tahap akhir melalui kegiatan penutupan yang digelar di Lapangan Koto Baru, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I., hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Solok bersama jajaran TNI, unsur pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan institusi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan wilayah tidak dapat dilaksanakan secara sektoral. Dibutuhkan koordinasi antarlembaga, pembagian peran yang jelas, serta kesinambungan kebijakan agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, TMMD menjadi salah satu instrumen kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan melalui pendekatan teritorial dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerataan Pembangunan Membutuhkan Kerja Bersama

Pembangunan nagari merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya arah kebijakan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Namun, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diwujudkan melalui pelaksanaan proyek fisik. Ketersediaan infrastruktur harus diikuti dengan pemeliharaan, pengawasan, dan pemanfaatan yang tepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Di sinilah pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Solok. Setelah program TMMD berakhir, perangkat daerah terkait bersama pemerintah nagari perlu memastikan hasil pembangunan tetap berfungsi dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Kehadiran Wakil Bupati H. Candra dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung kesinambungan kerja sama pembangunan bersama TNI.

Sejumlah Pejabat TNI dan Pemerintahan Hadir

Dari jajaran TNI, hadir Irdam XX/Tuanku Imam Bonjol Brigadir Jenderal TNI Heri Susanto, Asisten Perencanaan (Asren) Kasdam Kolonel Arm Irwansyah, S.A.P., M.H., serta Dandenma Kodaeral II Kolonel Mar. Rudi Hartono, M.Tr. Opsla.

Turut hadir Kepala Infolahtadam Kolonel Kav Ahmad Edi Supriyadi, Kepala Topografi Kodam Kolonel Sugeng Ribawanto, S.Pd., Kepala Hukum Kodam Kolonel CHK Wawan Kurniawan, S.Ag., S.H., M.H., dan Pabandya Bakti Mayor Inf Suparman.

Dari jajaran Korem 032/Wira Braja hadir Kasiren Kolonel Inf Risa Wilsi, S.H., M.H., serta Kasi Intel Letkol Inf Andik Fachrizal. Komandan Kodim 0309/Solok selaku Dansatgas TMMD juga hadir bersama Ketua Persit.

Gubernur Sumatera Barat diwakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Syefdinon, S.Sos., M.M. Hadir pula Kepala Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat Masheri Yanda Boy, S.H., serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Kabupaten Solok turut diwakili para asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, dan Ketua GOW Kabupaten Solok Lian Octavia Candra.

Unsur Forkopimda dan instansi lainnya yang hadir meliputi Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, Wakil Ketua Pengadilan Agama Toha Maruk, S.Ag., M.A., Wakapolres Solok Kota, Kapolres Arosuka atau yang mewakili, serta para pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD.

Hadir pula Camat Junjung Sirih, Wali Nagari Paninggahan, Wali Nagari Muaro Pingai, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Akuntabilitas Menjadi Ukuran Keberhasilan

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, program pembangunan yang melibatkan banyak institusi harus memiliki kesinambungan tanggung jawab. Setiap hasil pekerjaan perlu didukung pemeliharaan, pengawasan, dan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing.

TMMD juga memberikan pelajaran bahwa pembangunan membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap pelaksanaan hingga pemanfaatan hasilnya.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa hasil program tidak berhenti sebagai capaian administratif, melainkan menjadi aset pembangunan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi warga.

Karena itu, penutupan TMMD di Nagari Paninggahan perlu dimaknai sebagai awal tanggung jawab bersama dalam menjaga hasil pembangunan.

Sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. MR

FAKTA HUKUM 86 NEWS – Mengawal Fakta, Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas.