Lampung Barat | Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembuatan banner pada dasarnya diperbolehkan sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, asalkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tidak menyalahi aturan pengelolaan keuangan negara.
Namun, persoalan hukum yang krusial dan harus dijawab secara tegas adalah: Bolehkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, di bawah pimpinan saat ini mengubah fungsi instansinya dari lembaga pelayanan publik menjadi badan usaha yang melakukan transaksi jual beli kepada satuan pendidikan di bawah wewenangnya?
Bukti Pelanggaran Hukum yang diduga dilakukan oleh Disdikbud
1. Disdikbud Melakukan Aktivitas Komersial yang Dilarang, Disdikbud bertindak sebagai produsen yang mencetak banner dan menjualnya kembali kepada sekolah-sekolah. Hal ini bertentangan dengan fungsi utama instansi pemerintah yang bertugas melayani, membina, dan melakukan pengawasan, bukan mencari keuntungan atau berdagang.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 14 Ayat (1) Huruf b
“Penyelenggara berkewajiban: b. tidak memungut biaya apabila telah ditentukan sebagai pelayanan dasar yang bersifat gratis atau sudah ditanggung dalam anggaran instansi.”
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 4 Ayat (2) Huruf c
“Barang Milik Negara/Daerah digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Disdikbud Melanggar Otonomi Sekolah dan Melakukan Pemaksaan, Disdikbud telah mengeluarkan instruksi yang mewajibkan seluruh sekolah mengambil dan membayar dua lembar banner dengan spesifikasi serta harga yang ditetapkan secara sepihak.
Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pihak dinas telah mengakui hal tersebut secara langsung kepada media ini saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp. Tindakan ini jelas menghilangkan hak sekolah untuk menentukan kebutuhan sendiri sesuai aturan.
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan Pasal 4 Ayat (1)
“Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan dilakukan secara mandiri oleh Satuan Pendidikan.”
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Huruf a
“Barang siapa dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaannya memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu, dengan maksud supaya orang tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena korupsi…”
Fakta di lapangan menunjukkan adanya pola pelanggaran yang sistematis. Pihak dinas mencetak materi promosi program, kemudian mendistribusikannya secara paksa kepada seluruh jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan sistem pembayaran wajib sebesar Rp500.000 per sekolah.
Ini adalah bentuk nyata komersialisasi kekuasaan yang dilarang keras oleh undang-undang. Menggunakan dalih “legalitas dana BOS” tidak dapat membenarkan praktik jual beli yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap institusi yang seharusnya dibina.
Kepada Bupati Lampung Barat serta aparat penegak hukum dan Inspektorat, bukti pelanggaran sudah sangat jelas dan terang benderang, termasuk adanya pengakuan resmi dari pihak terkait. Masyarakat menuntut tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.
Jangan sampai upaya pembenahan dan reformasi birokrasi yang diperjuangkan menjadi sia-sia hanya karena membiarkan pelanggaran ini terus berlanjut. Sejak kapan lembaga pendidikan berhak membuka usaha dan memungut biaya dari sekolah yang seharusnya dilayani?(Dedi)
