LAMPUNG BARAT | Program strategis pemerintah di bidang pendidikan diduga disalahgunakan menjadi sarana bisnis pencarian keuntungan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat. Alih-alih dimanfaatkan secara murni untuk sosialisasi kebijakan demi kemajuan dunia pendidikan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa program tersebut justru dijadikan komoditas yang membebani satuan pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut.
Modus operandi yang dilakukan diduga melalui pembuatan spanduk atau baliho yang memuat informasi program pemerintah. Setelah diproduksi, seluruh sekolah diinstruksikan untuk mengambil barang tersebut langsung di kantor dinas dengan kewajiban pembayaran. Satu unit spanduk dibanderol seharga Rp250.000, dan setiap sekolah diwajibkan membeli minimal dua buah, sehingga setiap kepala sekolah harus membayarkan sebesar Rp500.000. Transaksi pembayaran dilakukan secara tunai langsung di kantor dinas pada saat pengambilan barang.
Yang menjadi sorotan utama, terdapat dugaan kuat bahwa biaya tersebut dibebankan dan diambilkan dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, dana tersebut seharusnya digunakan sepenuhnya untuk operasional sekolah dan kepentingan proses belajar mengajar siswa, bukan untuk membiayai kepentingan bisnis pihak dinas.
Dugaan praktik pemerasan serta penyalahgunaan wewenang ini semakin menguat dan sulit dibantah setelah adanya konfirmasi yang dilakukan oleh media kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat melalui pesan WhatsApp. Dalam percakapan tertanggal 7 April lalu, media ini mengajukan sejumlah pertanyaan faktual mengenai kebenaran instruksi pengambilan spanduk, jumlah yang diwajibkan, besaran tarif, hingga sumber pembiayaan yang diduga bersumber dari dana BOS.
Alih-alih memberikan penjelasan rinci atau melakukan sanggahan, Kepala Dinas hanya membalas singkat dengan kalimat yang secara implisit mengakui seluruh kebenaran dari hal-hal yang dituduhkan tersebut.
Praktik semacam ini sungguh sangat memprihatinkan dan mencederai integritas dunia pendidikan. Bagaimana mungkin instansi yang semestinya menjaga dan melindungi anggaran pendidikan justru berubah menjadi pihak yang mengeruk dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masa depan anak bangsa? Dinas Pendidikan seolah bertransformasi menjadi entitas komersial yang memaksakan kehendak. Jika biaya tersebut benar dibebankan kepada anggaran BOS, maka tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran yang nyata dan berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana serta undang-undang korupsi. Masyarakat menuntut pertanggungjawaban dan mendesak aparat penegak hukum serta Inspektorat untuk segera turun tangan melakukan investigasi mendalam. Jangan biarkan sektor pendidikan di daerah ini terus dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.(Dedi)
