Dua Wakil Bupati Hadiri Pengukuhan PKP Bungo, Pengurus Baru Diharapkan Perkuat Solidaritas Perantau

MUARA BUNGO – FAKTA HUKUM 86

Penguatan organisasi kemasyarakatan di daerah perantauan mendapat perhatian dalam pelantikan Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) Kabupaten Bungo periode 2026–2029, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PKP, Mushola Al-Ikhlas (Surau PKP), Sungai Dingin, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungodani, Muara Bungo, dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., dan Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat.

Kehadiran kedua pejabat daerah tersebut memperlihatkan pentingnya membangun hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat, termasuk kelompok perantau yang memiliki ikatan historis dan kultural dengan daerah asal.

Bagi masyarakat Paninggahan, PKP menjadi wadah untuk menjaga persatuan keluarga, mempertahankan identitas budaya Minangkabau, serta membangun kepedulian terhadap sesama warga di perantauan.

Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., menyampaikan bahwa keberadaan organisasi perantau harus mampu melampaui fungsi perkumpulan sosial dan menjadi bagian dari kekuatan masyarakat dalam mendukung pembangunan.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua beserta seluruh pengurus DPC Persatuan Keluarga Paninggahan Kabupaten Bungo periode 2026–2029.”

“Organisasi perantau seperti PKP memiliki peran penting dalam menjaga ikatan kekeluargaan, melestarikan adat dan budaya Minangkabau, serta memperkuat hubungan antara masyarakat di rantau dengan kampung halaman,” demikian pernyataan H. Candra.

Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah organisasi secara kolektif, membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat perantauan bagi kemajuan kampung halaman.

“Di mana pun masyarakat Paninggahan berada, kampung halaman hendaknya tetap menjadi bagian dari identitas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Solok tentu berharap hubungan antara perantau dan ranah terus terpelihara dengan baik,” tambahnya.

Pemerintah Bungo Dorong Kerukunan Masyarakat

Sementara itu, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menyambut baik keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi menjaga kerukunan dan memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bungo menyambut baik keberadaan organisasi kemasyarakatan dan paguyuban perantau yang turut menjaga kerukunan serta memperkuat persaudaraan di tengah kehidupan masyarakat.”

Menurutnya, organisasi perantau dapat menjadi bagian dari elemen masyarakat yang ikut menjaga stabilitas sosial dan membangun komunikasi yang harmonis.

“Kami berharap DPC Persatuan Keluarga Paninggahan dapat menjadi bagian dari elemen masyarakat yang ikut menjaga kondusivitas daerah, membangun komunikasi yang harmonis, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.”

Ia juga mengingatkan pentingnya memelihara persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Kepengurusan Baru Memikul Tanggung Jawab Organisasi

Ketua DPC PKP Kabupaten Bungo, Syafrial Gope, menyampaikan bahwa kepengurusan periode 2026–2029 merupakan amanah yang harus dijalankan dengan kebersamaan dan tanggung jawab.

“Amanah kepengurusan periode 2026–2029 merupakan tanggung jawab besar yang harus kami jalankan secara bersama-sama.”

Ia menegaskan bahwa PKP diharapkan menjadi rumah besar bagi seluruh keluarga Paninggahan di Kabupaten Bungo.

Organisasi, menurutnya, harus hadir dalam kehidupan sosial masyarakat dan tidak hanya aktif ketika menyelenggarakan kegiatan seremonial.

“Kami ingin menjadikan PKP sebagai rumah besar bagi seluruh keluarga Paninggahan di Kabupaten Bungo. Organisasi ini harus hadir bukan hanya ketika ada kegiatan seremonial, tetapi juga dalam kehidupan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan penguatan solidaritas antarperantau,” ungkapnya.

Syafrial juga berharap hubungan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Bungo dapat terus ditingkatkan.

Di sisi lain, Dewan Penasihat DPC PKP Bungo, H. Armen Bujang, mengingatkan bahwa keberlanjutan organisasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus menjaga persatuan dan mempersiapkan regenerasi.

“Pelantikan pengurus bukan sekadar pergantian atau pengukuhan kepengurusan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan keluarga Paninggahan di perantauan.”

Ia berharap seluruh generasi dapat dirangkul agar nilai kekeluargaan tetap terjaga.

“Jangan sampai jarak geografis membuat hubungan dengan kampung halaman menjadi renggang. Adat, budaya, bahasa, dan nilai-nilai kekeluargaan harus tetap diwariskan kepada generasi berikutnya,” pesannya.

Amanah Organisasi dan Kontribusi Sosial

Dalam perspektif kelembagaan, organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab menjaga tata kelola internal, membangun partisipasi anggota, serta memastikan setiap program memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, kepengurusan baru PKP diharapkan mampu menerjemahkan amanah pelantikan ke dalam program kerja yang terukur, berkelanjutan, dan terbuka terhadap partisipasi seluruh anggota.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara masyarakat perantauan dengan pemerintah, baik di daerah tempat tinggal maupun daerah asal.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pengukuhan pengurus dan penyerahan petaka organisasi, kemudian dilanjutkan sambutan, doa, serta ramah tamah.

Kepengurusan DPC PKP Kabupaten Bungo periode 2026–2029 dipimpin Syafrial Gope dengan semangat Basamo PKP Bungo Maju.

Harapannya, PKP semakin berkembang sebagai organisasi yang menjunjung persaudaraan, menjaga identitas budaya, serta memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Bungo dan Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok. MR