JFP Soroti Profesionalisme OPD, Tanggung Jawab Pengelolaan Anggaran Jadi Perhatian

FAKTA HUKUM 86,KAB SOLOK – Tuntutan profesionalisme aparatur pemerintahan kembali menjadi perhatian Bupati Solok Jon Firman Pandu. Dalam evaluasi pembangunan tahun 2026, JFP memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak mengabaikan tanggung jawab, terutama dalam pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan JFP saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026, Senin (9/11/2026), setelah memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Didampingi Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis dan para asisten, Bupati meminta seluruh perangkat daerah memperjelas tanggung jawab masing-masing serta meningkatkan keseriusan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

JFP bahkan secara terbuka mengungkapkan bahwa kritik masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah pada akhirnya turut diarahkan kepada dirinya bersama Wakil Bupati H. Candra.

“Yang diomelin masyarakat itu kami, JFP-Candra oleh masyarakat. Entah kenapa tidak semangat kerja, atau memang tidak profesional. Kalau tidak, masih banyak kok yang mau kerja, jadi sekarang kita berjelas-jelas dan bertegas-tegas. Bisa tidak profesional,” tegas JFP.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan bagi jajaran birokrasi bahwa tanggung jawab pelaksanaan kebijakan tidak boleh berhenti pada pimpinan daerah. OPD sebagai pelaksana teknis pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan setiap program sesuai tugas, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.


Tuntutan tersebut memiliki relevansi dengan sejumlah catatan pengelolaan keuangan daerah selama perjalanan pemerintahan JFP-Candra.

Dalam pertanggungjawaban APBD 2025, realisasi belanja daerah tercatat 93,53 persen dengan SiLPA sekitar Rp47,596 miliar. Kondisi tersebut membutuhkan penelusuran lebih lanjut terhadap faktor penyebab sisa anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kualitas perencanaan masing-masing OPD.

Di sisi lain, Pansus DPRD Kabupaten Solok dalam pembahasan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menyoroti pengawasan pajak dan retribusi, potensi kebocoran penerimaan, serta pemanfaatan aset daerah.

Persoalan ini membutuhkan tindak lanjut serius dari OPD terkait. Pengelolaan pendapatan daerah harus didukung pendataan yang akurat, sistem pengawasan yang memadai, serta transparansi dalam proses pemungutan dan pelaporan penerimaan.

Secara tata kelola, setiap rupiah anggaran daerah harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Demikian pula setiap potensi pendapatan harus dioptimalkan sesuai peraturan perundang-undangan.


Selain persoalan pendapatan, rakor juga membahas evaluasi profiling ASN, data Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang belum masuk dalam Rencana Induk (Rendup), serta percepatan penyusunan APBD 2027.

Agenda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah pekerjaan strategis yang membutuhkan koordinasi dan pertanggungjawaban lintas perangkat daerah.

Bagi pemerintahan JFP-Candra, pembenahan birokrasi menjadi kebutuhan penting untuk memastikan kebijakan pimpinan daerah dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.

Namun, ketegasan dalam rapat koordinasi perlu diikuti langkah konkret, termasuk evaluasi capaian masing-masing OPD, pengawasan pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi DPRD.

Publik juga berhak mengetahui sejauh mana hasil evaluasi tersebut berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Pada akhirnya, profesionalisme aparatur bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap pejabat dan perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewenangan, anggaran, dan program yang dikelolanya benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.MR