KOTO BARU, FAKTA HUKUM 86 — Bencana galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya merusak sejumlah fasilitas pemerintahan, tetapi juga sempat mengganggu agenda kelembagaan daerah. Namun, di tengah status tanggap darurat, proses pemerintahan kembali dijalankan.
DPRD Kabupaten Solok, Senin (28/9/2026), menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Solok atas Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027.
Paripurna dilaksanakan di Gedung Perpustakaan dan Arsip di Koto Baru, setelah gedung DPRD di kawasan Arosuka terdampak bencana dan belum dapat digunakan secara normal.
Kabupaten Solok sendiri masih berada dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Status tersebut ditetapkan selama 14 hari, terhitung sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Dalam masa tersebut, penanganan darurat mencakup pencarian dan pertolongan, penanganan pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, pembersihan wilayah, pemulihan akses serta pelayanan pemerintahan.
Kondisi itu membuat agenda DPRD harus menyesuaikan keadaan. Sejumlah kegiatan kelembagaan sebelumnya mengalami penundaan akibat dampak galodo, tetapi tahapan penganggaran kembali dilanjutkan karena berkaitan langsung dengan kesinambungan tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, didampingi Wakil Ketua Armen Plani dan Mukhlis. Hadir pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, kepala OPD, camat serta pejabat dan undangan lainnya.
Pelaksanaan paripurna di tempat sementara tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kondisi darurat tidak serta-merta menghentikan fungsi kelembagaan. Pemerintah daerah tetap harus menjalankan pelayanan publik, sementara DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang harus berjalan sesuai tahapan pemerintahan.
Sebelumnya, dampak galodo memang cukup besar terhadap kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Solok. BNPB mencatat sejumlah rumah dan fasilitas pemerintahan terdampak, sementara proses pembersihan, pemulihan akses dan penanganan masyarakat terus dilakukan.
Situasi bencana juga mewarnai pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi.
Fraksi PKS melalui juru bicara Drh. Basrizal menekankan agar RAPBD disusun secara realistis, terukur dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Selain PAD, belanja modal, pembiayaan dan SiLPA, Fraksi PKS memberikan perhatian terhadap penanganan serta pencegahan bencana, pembangunan infrastruktur, pertanian dan pendidikan.
Perhatian juga diarahkan kepada nagari yang masih membutuhkan pembangunan, termasuk kebutuhan jembatan dan sejumlah fasilitas masyarakat.
Fraksi Gerindra melalui Hafni Hafiz menegaskan bahwa RAPBD 2027 harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang terdampak langsung banjir bandang dan longsor.
Mitigasi bencana, evaluasi penanganan, normalisasi serta edukasi masyarakat menjadi sejumlah hal yang disoroti. Fraksi tersebut juga mendorong penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fraksi PPP melalui Endang Fitri Ayu Karlina menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu perhatian utama. Fraksi ini menyoroti PAD, digitalisasi pendapatan, akurasi data objek pajak, pengelolaan aset dan serapan anggaran.
Fraksi PAN melalui Misardi, S.Sos., mengingatkan pentingnya skala prioritas dalam kondisi fiskal daerah. Program yang mendesak bagi masyarakat perlu mendapatkan perhatian, sementara kegiatan yang kurang produktif harus dievaluasi.
Pertanian, UMKM, pariwisata, peningkatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, perlindungan sosial dan jaminan sosial juga menjadi perhatian Fraksi PAN.
Sementara Fraksi Demokrat melalui Ismael Koto, SH., menyampaikan keprihatinan atas bencana yang terjadi. Fraksi tersebut menyoroti PAD, pembiayaan, belanja, capaian RPJMD dan serapan anggaran.
Fraksi Demokrat juga meminta perhatian terhadap tenaga PPPK paruh waktu, sistem manajemen talenta serta pengisian struktur OPD yang masih kosong. Perbaikan fasilitas pemerintahan terdampak bencana dan kondisi masyarakat korban bencana turut menjadi perhatian.
Fraksi NasDem melalui Tony Devisa menekankan pentingnya pemulihan pascabencana, terutama sarana dan prasarana, kebutuhan air bersih serta infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Fraksi Golkar melalui Olzaheri menyoroti PAD, SiLPA dan penanganan pascabencana. Evaluasi anggaran secara berkala dinilai penting agar belanja daerah benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan.
Sedangkan Fraksi Hanura-PDIP melalui Sultan Muhammad Bahri meminta agar APBD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pertanian, UMKM, peningkatan ekonomi masyarakat dan infrastruktur dasar menjadi sejumlah sektor yang disoroti.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar pembahasan RAPBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dalam rapat tersebut juga menyampaikan sejumlah agenda yang perlu segera ditindaklanjuti.
Penyelesaian peruntukan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan dapat direalisasikan pada akhir tahun. Evaluasi APBD Perubahan juga perlu segera dibahas dan diagendakan melalui Badan Musyawarah.
Kondisi kantor-kantor pemerintahan yang terdampak bencana juga diminta terus diperiksa dan menjadi bagian dari perhatian bersama.
Bagi DPRD, situasi darurat tidak boleh menyebabkan fungsi pemerintahan kehilangan kesinambungan.
Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan pemulihan daerah. Pemerintah tidak hanya dituntut menangani kondisi darurat di lapangan, tetapi juga memastikan pelayanan publik dan proses administrasi pemerintahan tetap berjalan.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy sebelumnya juga meminta Pemkab Solok menyiapkan kantor pelayanan terpadu darurat agar dampak kerusakan fasilitas pemerintahan tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pelaksanaan rapat paripurna DPRD di Gedung Perpustakaan dan Arsip Koto Baru bukan sekadar pemindahan lokasi rapat. Agenda tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kerja kelembagaan terhadap kondisi pascabencana.
RAPBD 2027 juga memiliki arti penting karena akan menentukan arah belanja dan program pembangunan daerah pada tahun berikutnya. Dalam konteks Kabupaten Solok yang sedang menghadapi dampak bencana, kebutuhan pemulihan infrastruktur, pelayanan dasar, mitigasi dan penguatan ketahanan daerah menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam pandangan fraksi-fraksi.
Di tengah suasana duka, para wakil rakyat tetap menjalankan tugasnya. Gedung DPRD memang belum dapat digunakan seperti biasa, tetapi proses pembahasan kebijakan tetap berlangsung di tempat lain.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana dan keberlanjutan pemerintahan harus berjalan beriringan.
Galodo belum sepenuhnya selesai ditangani. Proses pembersihan, pendataan dan pemulihan masih berlangsung. Pemerintah pusat dan daerah juga telah menyiapkan tahapan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi setelah masa tanggap darurat.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 tidak terlepas dari kebutuhan membangun kembali Kabupaten Solok setelah bencana.
Roda pemerintahan harus tetap bergerak. Di tengah tanggap darurat, pelayanan masyarakat harus berjalan, fungsi DPRD harus dilaksanakan, dan kebijakan anggaran harus disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan Kabupaten Solok. EP
