Dharmasraya-Sumatrabarat, Faktahukum86.com–Pengerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Guguak Candi Batang Mimpi, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, tahun anggaran 2024, menuai sorotan. Proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, memunculkan kekhawatiran bahwa pengawasan proyek kurang memadai.
Proyek yang dibiayai melalui APBN 2024 ini merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang berada di bawah kendali Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang. Dengan nilai kontrak sebesar Rp 195 juta, pengerjaan yang dilakukan secara swakelola ini seharusnya mengikuti ketentuan yang ketat dalam spesifikasi teknis. Namun, pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab dalam proyek ini tampak mengabaikan potensi masalah, begitu pula dengan konsultan perencana dan pelaksana proyek. Proyek dengan nomor kontrak KU. 02.06/Satker-OPSDA/OPSDA IV/SPKS. P3-PTGAI/2024/91 yang dijadwalkan selesai dalam waktu 60 hari kalender, kini dipertanyakan kredibilitas pengerjaannya.
Berdasarkan pantauan awak media, salah satu yang menjadi sorotan adalah pasangan batu irigasi yang tidak dilengkapi koperan dan ditempel langsung di atas lantai kerja. Lantai kerja itu sendiri hanya berupa adukan semen tanpa bahan campuran split atau koral yang sesuai standar, sehingga tidak memiliki kekuatan yang diharapkan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pengerjaan tersebut tidak memenuhi standar teknis yang seharusnya.
Pengawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk menjaga kualitas proyek ini justru terlihat lemah, menciptakan potensi masalah jangka panjang bagi infrastruktur irigasi yang vital bagi sektor pertanian setempat. Apakah masalah ini akan ditindaklanjuti atau kembali diabaikan, menjadi pertanyaan besar yang menanti jawaban dari pihak berwenang.
# DrP
