JAKARTA – FAKTA HUKUM 86
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan dunia pers tidak lagi sebatas bagaimana menyampaikan berita dengan cepat. Pers juga dituntut memastikan setiap informasi yang dipublikasikan memiliki dasar fakta, melalui proses verifikasi, serta tidak mengabaikan prinsip independensi dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Persoalan profesionalisme tersebut menjadi salah satu perspektif penting dalam kegiatan orientasi wartawan Kabupaten Solok bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) Kabupaten Solok melalui kunjungan ke Kantor Berita ANTARA dan ANTARA Heritage Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kunjungan ini memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk mempelajari secara langsung dinamika kerja sebuah kantor berita nasional, sekaligus memahami bagaimana standar jurnalistik diterapkan dalam menghadapi perkembangan industri media.
Rombongan berdiskusi dengan sejumlah insan ANTARA dari berbagai bidang, yakni Ade Marbun, pewarta senior; Michael Teguh Adiputra Siahaan dari desk olahraga; Aditya Pradana Putra dari bidang foto; serta Ahmad Faishal Adnan dari bidang video.
Dalam sesi berbagi pengalaman, Ade Marbun mengulas dinamika profesi wartawan dan pentingnya mempertahankan prinsip jurnalistik. Ketajaman dalam menggali informasi, kemampuan membaca persoalan, serta konsistensi menjaga akurasi menjadi bagian penting dalam membangun kredibilitas pemberitaan.
Dari bidang olahraga, Michael Teguh Adiputra Siahaan menjelaskan bahwa peliputan tidak cukup hanya mengandalkan hasil pertandingan. Wartawan perlu memahami konteks, menguasai substansi peristiwa, dan menyajikan informasi secara utuh. Ia juga membagikan pengalaman peliputan langsung Piala Dunia di Amerika Serikat.
Sementara itu, Aditya Pradana Putra memberikan perspektif mengenai tanggung jawab foto jurnalistik. Sebuah foto bukan hanya gambar yang menarik perhatian, tetapi juga representasi fakta yang harus sesuai dengan konteks peristiwa.
Ahmad Faishal Adnan dari desk video turut membahas perkembangan jurnalisme audiovisual. Pemanfaatan video sebagai produk jurnalistik semakin penting, tetapi penyajian visual tetap harus memperhatikan akurasi, konteks, dan keutuhan informasi.
ANTARA: Sejarah Pers dan Tanggung Jawab Informasi
Kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk memahami perjalanan historis ANTARA sebagai salah satu institusi pers yang berperan dalam sejarah bangsa Indonesia.
Kantor Berita ANTARA didirikan pada 13 Desember 1937 oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar, dan Pandoe Kartawigoena.
Pada masa kolonial, pendirian ANTARA menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan informasi yang menyuarakan kepentingan bangsa Indonesia. Keberadaannya semakin memiliki arti penting ketika berhasil menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Penyebarluasan berita kemerdekaan tersebut menjadi catatan penting sejarah jurnalistik Indonesia. Pers pada masa itu bukan hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan juga instrumen penyebaran informasi strategis dalam perjuangan bangsa.
Pada 1962, ANTARA ditetapkan sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 307 Tahun 1962.
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, ANTARA bertransformasi menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan status Badan Usaha Milik Negara.
Dalam perkembangannya, ANTARA memperluas kegiatan jurnalistik melalui pemberitaan teks, fotografi, video, dan layanan multimedia. Perkembangan tersebut memperlihatkan kemampuan sebuah institusi pers dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Sebagai kantor berita nasional, ANTARA juga memiliki posisi strategis dalam ekosistem informasi Indonesia, termasuk dalam penyediaan bahan pemberitaan bagi berbagai media nasional dan daerah.
Perjalanan tersebut memberikan gambaran bahwa eksistensi media tidak cukup hanya ditentukan oleh jangkauan distribusi dan kecepatan publikasi. Kredibilitas tetap menjadi modal utama yang harus dijaga melalui proses jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Independensi dan Etika, Fondasi Pers yang Tidak Boleh Ditinggalkan
Dalam konteks pers daerah, tantangan profesionalisme memiliki dimensi tersendiri. Kedekatan wartawan dengan lingkungan sosial, pejabat publik, maupun narasumber tidak boleh menghilangkan jarak profesional yang diperlukan untuk menjaga independensi pemberitaan.
Wartawan juga dituntut memahami batas antara fakta, opini, dugaan, dan tuduhan. Setiap informasi yang menyangkut kepentingan publik, terlebih persoalan hukum dan dugaan penyimpangan, harus melalui proses konfirmasi dan verifikasi yang memadai.
Hal tersebut sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi kewartawanan.
Dalam Pasal 6 UU Pers, pers nasional memiliki peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Artinya, kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa tanggung jawab. Independensi harus berjalan bersama profesionalisme, kepatuhan terhadap etika, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Solok, Jefrizal, S.Pt., M.T., yang turut mendampingi rombongan, menilai pertemuan tersebut sebagai kesempatan penting untuk memperluas wawasan insan pers dan jajaran pemerintah daerah dalam memahami perkembangan dunia informasi.
Kepala Diskominfotik Kabupaten Solok, Susi Sofianti Saidani, S.H., M.M., menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkaya pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi perubahan ekosistem komunikasi dan informasi.
Kegiatan ini turut diikuti Sekretaris Diskominfotik Agus Dwiyanto Gayo, J.D., S.STP., Ketua PWI Kabupaten Solok Welluril, sejumlah wartawan dari berbagai media, serta jajaran Diskominfotik Kabupaten Solok.
Rombongan juga mengunjungi ANTARA Heritage untuk melihat lebih dekat perjalanan historis kantor berita tersebut dalam perkembangan pers Indonesia.
Bagi wartawan Kabupaten Solok, orientasi ini menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman bahwa profesi jurnalistik tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menulis dan mempublikasikan berita.
Ada tanggung jawab moral dan profesional di balik setiap informasi yang disampaikan kepada publik. Terlebih ketika pemberitaan menyangkut kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran, persoalan hukum, maupun kepentingan masyarakat luas.
Pada akhirnya, kualitas pers tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat sebuah berita diterbitkan atau seberapa luas jangkauan pembacanya. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana media mampu menjaga independensi, mengungkap fakta, memberikan ruang konfirmasi, dan mempertanggungjawabkan setiap produk jurnalistiknya.
Sejarah ANTARA menjadi pengingat bahwa pers memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa. Tantangan zaman boleh berubah, tetapi komitmen terhadap kebenaran, kepentingan publik, dan integritas profesi harus tetap menjadi pegangan insan pers. MR












