LAMPUNG BARAT | Dedi, Aktivis Masyarakat Lampung Barat Tanggapi Informasi yang beredar di media massa maupun kalangan masyarakat terkait Anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) senilai Rp30.042.000,00 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPTSP) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, kini menjadi perhatian luas publik yang layak ditinjau secara cermat.
Pihak instansi telah mengeluarkan penjelasan bahwa anggaran tersebut merupakan hasil konsolidasi dari 108 Rencana Umum Pengadaan (RUP) ATK yang berasal dari berbagai subkegiatan. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan meningkatkan efisiensi proses, menyederhanakan administrasi, serta mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efektif dan akuntabel. Dijelaskan pula bahwa nilai tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk pembelian penghapus pensil, melainkan mencakup berbagai jenis kebutuhan ATK lainnya seperti pena, binder clip berbagai ukuran, dan perlengkapan kantor lainnya yang disatukan dalam satu paket penggabungan.
Meskipun penjelasan resmi telah disampaikan, hal ini belum sepenuhnya mampu menghilangkan keraguan dan kecurigaan yang muncul akibat informasi awal yang sempat beredar. Awalnya, pemberitaan dan pembicaraan publik sempat menyoroti pada pembelian barang tertentu dengan nilai yang terbilang cukup besar, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi, kejelasan spesifikasi barang, serta kesesuaian nilai anggaran dengan kebutuhan yang sebenarnya.
Dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat, sesuai prosedur, dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan. Oleh karena itu, kami menekankan dengan tegas agar persoalan ini segera diperiksa secara mendalam dan objektif oleh pihak yang berwenang, yaitu Inspektorat Kabupaten Lampung Barat untuk meneliti kepatuhan prosedur dan kesesuaian perencanaan dengan peraturan yang berlaku, serta Kejaksaan Negeri Lampung Barat untuk melakukan pengawasan dan verifikasi guna memastikan tidak ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Kami meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara teliti dan menyeluruh untuk memverifikasi apakah konsolidasi RUP telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, apakah spesifikasi barang dan perkiraan harga sesuai dengan standar yang wajar, serta memastikan tidak ada ketidakjelasan dalam perencanaan tersebut.
Proses pengawasan ini harus dilakukan secara terbuka dan hasilnya wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini sangat penting untuk menghilangkan segala dugaan yang tidak berdasar, menjamin integritas pengelolaan keuangan daerah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.
Semoga melalui pengawasan yang jujur dan profesional dari pihak yang berwenang, kebenaran dapat terungkap dan persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
(Red / LB)
