LAMPUNG BARAT | Proyek pembangunan Jalan Lingkar Pekon Sukamenanti, Kecamatan Air Hitam, hingga saat ini belum tuntas dikerjakan meskipun masa kontrak pekerjaan telah berakhir pada 2 Desember 2025. Kondisi ini memunculkan dugaan lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
Informasi ini terungkap berdasarkan video yang beredar dan dikirimkan oleh salah satu aktivis masyarakat Lampung Barat kepada media ini. Visual dalam video menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur senilai Rp2.591.200.000,00 yang bersumber dari anggaran publik (APBD) tersebut masih tertinggal dari target penyelesaian.
Berdasarkan Papan informasi,kontrak bernomor 600/169/KTR.PB.I.SE/III.03/III/2025, pekerjaan ini memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 105 hari kalender. Pelaksana pekerjaan adalah CV Anak Gunung, sedangkan konsultan pengawas dipercayakan kepada CV Denbugues Consultan.
Masyarakat mulai mempertanyakan peran dinas teknis yang seharusnya memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Diduga, pengawasan yang dilakukan tidak maksimal sehingga menyebabkan keterlambatan yang hingga kini penyebabnya belum dapat dijelaskan secara transparan. Bahkan, muncul dugaan adanya kelalaian atau faktor lain yang disembunyikan terkait penggunaan anggaran negara ini.
Merujuk pada peraturan yang berlaku, keterlambatan penyelesaian proyek membawa konsekuensi sanksi tegas. Bagi kontraktor, sanksi dapat berupa denda harian, pemutusan kontrak secara sepihak, hingga pemasukan nama ke dalam daftar hitam yang membuat mereka tidak dapat mengikuti tender di masa mendatang.
Sementara itu, pihak dinas selaku pengguna anggaran dan pengawas juga berpotensi dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara dari tugas, hingga proses hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang.
Terkait pemberitaan ini, jurnalis dari media faktahukum86.com telah melakukan upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, bukti video yang beredar juga telah dikirimkan untuk mendapatkan klarifikasi resmi. Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas belum memberikan tanggapan atau respon apapun terkait informasi yang disampaikan.
Hingga saat ini juga belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh kontraktor pelaksana terkait penyebab keterlambatan dan langkah tindak lanjut yang akan diambil.
(Dedi)
