Lampung Barat | Dugaan konflik kepentingan dalam program revitalisasi SMK Cendekia Muda Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, mencuat ke ruang publik dan memantik perhatian berbagai pihak. Nama Tarsim menjadi sorotan setelah disebut memiliki peran ganda sebagai anggota komite sekolah sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Sarana dan Prasarana (P2SP) pada program tahun 2025.
Sorotan terhadap Tarsim menguat karena latar belakang profesinya sebagai konsultan dan kontraktor di bidang konstruksi serta perencanaan infrastruktur pendidikan di wilayah Lampung Barat. Posisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, mengingat program revitalisasi menggunakan dana publik yang menuntut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dalam penelusuran informasi, penunjukan Tarsim disebut tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan pembentukan komite sekolah. Ia tidak tercatat sebagai orang tua atau wali murid aktif, bukan tokoh masyarakat pendidikan, serta tidak mewakili unsur komunitas sekolah sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.
Kepala sekolah dalam keterangannya mengakui bahwa penunjukan Tarsim didasari hubungan lama yang telah terjalin sejak sebelum sekolah berdiri. Ia juga menyebut Tarsim terlibat dalam perencanaan awal pembangunan fisik sekolah, termasuk penyusunan gambar arsitektur, site plan, hingga master plan pengembangan.
Pengakuan lain yang menambah polemik adalah tidak adanya dokumen pakta integritas atas nama Tarsim. Kepala sekolah menyatakan dirinya telah membuat dokumen tersebut, namun mengakui Tarsim tidak memilikinya, padahal dokumen itu merupakan bagian penting dalam pengelolaan program yang menggunakan dana publik.
Tidak hanya itu, kepala sekolah juga mengakui tidak pernah dilakukan musyawarah resmi bersama orang tua dan wali murid terkait pembentukan komite sekolah maupun penunjukan Ketua P2SP. Ketiadaan berita acara musyawarah ini dinilai memperkuat indikasi lemahnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
Meski demikian, kepala sekolah beralasan bahwa penunjukan Tarsim didasarkan pada faktor kompetensi teknis. Ia menyebut Tarsim memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja level tinggi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
Namun, sejumlah pengamat menilai kompetensi tidak serta-merta menghapus potensi konflik kepentingan. Terlebih, Tarsim disebut memiliki akses informasi dan pengaruh dalam pengelolaan pekerjaan, yang berpotensi membuka peluang keuntungan pribadi atau pihak tertentu.
Di sisi lain, pihak sekolah menyebut masih ada pekerjaan penyempurnaan fisik yang berlangsung hingga awal 2026. Kepala sekolah menegaskan pekerjaan tersebut dibiayai oleh yayasan pengelola sekolah, bukan dari dana revitalisasi pemerintah.
Meski demikian, dugaan konflik kepentingan tetap dinilai relevan karena keterlibatan Tarsim pada tahap revitalisasi sebelumnya menggunakan dana publik. Statusnya sebagai konsultan dan kontraktor disebut berpotensi mempengaruhi arah kebijakan pembangunan sekolah.
Berdasarkan sejumlah regulasi, dugaan pelanggaran mengarah pada aturan pembentukan komite sekolah, mekanisme pembentukan P2SP, hingga larangan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketidakhadiran pakta integritas dan musyawarah dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi pengelolaan dana pendidikan.
Sejumlah pihak kini mendesak aparat berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kejaksaan diminta menelusuri potensi pelanggaran hukum, BPK didorong mengaudit penggunaan anggaran, sementara Dinas Pendidikan diharapkan mengevaluasi mekanisme pembentukan komite dan panitia revitalisasi demi menjaga integritas tata kelola pendidikan.
Catatan redaksi: Dugaan konflik kepentingan dalam program pendidikan harus ditangani secara objektif dan transparan. Pemeriksaan oleh lembaga berwenang diharapkan mampu memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
TIM
