Pasaman Barat | Pengurusan izin koperasi di sejumlah wilayah yang memiliki potensi pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat belakangan memunculkan diskursus serius di tengah masyarakat. Informasi yang beredar kerap dipahami seolah izin koperasi dapat menjadi dasar legal untuk menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, termasuk pertambangan, tanpa memperhatikan status kawasan.
Padahal, sebagian lokasi yang disebut-sebut berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan lingkungan apabila tidak disikapi dengan pemahaman yang utuh dan berbasis regulasi.
Untuk memperoleh penjelasan yang berimbang, tim menghubungi Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Barat, Yuhan Sahri, S.Hut., M.M., melalui komunikasi WhatsApp pada Sabtu, 8 Februari 2026.
Yuhan Sahri menegaskan bahwa pembentukan koperasi pada prinsipnya merupakan langkah positif dalam memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar izin koperasi tidak disalahartikan sebagai “karpet merah” bagi seluruh jenis kegiatan usaha, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.
“Izin koperasi adalah izin kelembagaan, bukan izin kegiatan. Ia tidak serta-merta dapat dijadikan dasar legal untuk melakukan aktivitas pertambangan,” tegasnya.
Menurut Yuhan, titik krusial yang sering luput dipahami masyarakat adalah kepastian status kawasan. Apabila suatu lokasi berada di dalam kawasan hutan, maka seluruh aktivitas di dalamnya wajib tunduk pada mekanisme perizinan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jika berada di kawasan hutan, maka rujukannya adalah regulasi kehutanan. Tidak bisa dilompati hanya dengan membentuk koperasi,” jelasnya.
Secara hukum, aktivitas pertambangan di kawasan hutan diatur secara ketat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa kawasan hutan memiliki fungsi lindung, konservasi, dan produksi yang tidak dapat dialihfungsikan secara sepihak. Pasal 50 UU Kehutanan secara tegas melarang kegiatan yang merusak hutan tanpa izin yang sah, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mewajibkan setiap kegiatan pertambangan memiliki perizinan berusaha yang lengkap, termasuk kesesuaian tata ruang dan persetujuan penggunaan kawasan hutan apabila berada di wilayah kehutanan.
Dalam konteks kawasan hutan, izin yang dimaksud bukan sekadar administratif, melainkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari pemerintah pusat. Tanpa itu, setiap aktivitas tambang berpotensi dikategorikan sebagai kegiatan ilegal, terlepas dari apakah pelakunya berbadan hukum koperasi atau entitas lainnya.
Yuhan Sahri menegaskan bahwa KPHL tidak berada pada posisi untuk melegalkan kegiatan pertambangan. Mandat KPHL adalah menjaga tata kelola kawasan hutan agar tetap berfungsi secara lestari serta memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai koridor hukum.
“Kami bertugas memastikan hutan tetap terjaga dan masyarakat memahami batas-batas kewenangan. KPHL tidak mengeluarkan izin tambang, apalagi membenarkan aktivitas tanpa dasar hukum,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik aktivitas ekonomi di kawasan hutan tanpa izin kehutanan yang sah tidak hanya berisiko pidana, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan jangka panjang yang pada akhirnya merugikan masyarakat setempat.
Meski demikian, Yuhan menegaskan bahwa negara menyediakan skema pemanfaatan kawasan hutan yang sah dan legal untuk pemberdayaan masyarakat, seperti perhutanan sosial dan bentuk pemanfaatan lain yang diatur secara khusus. Skema ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis hutan.
“Prinsipnya bukan melarang masyarakat sejahtera, tetapi memastikan kesejahteraan itu dibangun di atas kepastian hukum dan keberlanjutan,” katanya.
Melalui penjelasan ini, KPHL Pasaman Barat mengajak masyarakat untuk tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan persoalan izin. Edukasi, dialog terbuka, serta pemahaman regulasi dinilai menjadi kunci agar upaya pengelolaan sumber daya alam tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.
Penegasan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan potensi tambang di wilayah yang bersinggungan dengan kawasan hutan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum, perlindungan lingkungan, dan masa depan ruang hidup masyarakat Pasaman Barat.
TIM PASBAR
