LAMPUNG BARAT | Jalan kabupaten yang berada di Pemangku Air Keruh, Kecamatan Gedung Surian, Lampung Barat, kini menjelma menjadi simbol kegagalan pengelolaan anggaran publik. Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 itu mengalami keretakan masif, meski belum lama selesai dikerjakan. Kondisi tersebut sontak viral di media sosial dan memicu kemarahan publik.
Retakan memanjang di badan jalan, permukaan beton yang terkelupas, serta struktur yang tampak rapuh menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin proyek yang baru selesai dibangun sudah menunjukkan kerusakan serius. Fakta ini bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga memunculkan dugaan adanya pelanggaran serius dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
Aktivis Lampung Barat, Dedi, menyebut kerusakan dini tersebut sebagai indikasi kuat kegagalan sistemik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Menurutnya, proyek Jalan Air Keruh tidak bisa lagi dipandang sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan patut diduga sebagai bentuk kelalaian berat hingga kejahatan tata kelola anggaran.
“Jalan ini belum seumur jagung, tapi sudah retak parah. Ini bukan sekadar beton yang pecah, ini kepercayaan rakyat yang dihancurkan,” tegas Dedi.
Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Zhiran Putra Manggala, kontraktor yang juga menangani sejumlah ruas jalan lain di Lampung Barat, seperti ruas Bungin–Gunung Terang, Purawiwitan–Muara Jaya I, serta Sekayan–Waras Sakti. Fakta bahwa satu kontraktor menangani banyak paket pekerjaan semakin memperkuat sorotan publik terhadap kualitas dan integritas pelaksanaan proyek.
Hasil peninjauan lapangan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat mengungkap adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan fisik di lapangan dengan klausul kontrak, spesifikasi teknis, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati. Temuan ini mempertegas dugaan bahwa proyek dikerjakan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan secara hukum.
Sementara itu, Organisasi Masyarakat GN-PK mengungkap temuan yang lebih mengkhawatirkan. Dalam investigasi mereka, ditemukan dugaan kekurangan ukuran struktural, metode perhitungan campuran beton (job mix design) yang dilakukan secara tidak prosedural, serta tidak digunakannya alat uji standar untuk memastikan mutu beton. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi rujukan wajib dalam pekerjaan konstruksi.
Secara hukum, dugaan pelanggaran tersebut beririsan langsung dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 59 ayat (3), yang mewajibkan pemenuhan standar mutu bahan, peralatan, keselamatan kerja, serta mutu hasil pekerjaan. Kegagalan memenuhi standar ini berpotensi dikualifikasikan sebagai kegagalan bangunan.
Tak hanya itu, lemahnya pengawasan juga diduga melanggar Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2008, khususnya Pasal 4 huruf (e), yang mengatur kewajiban pengawasan fisik konstruksi guna menjamin mutu dan keselamatan. Fakta di lapangan menunjukkan pengawasan seolah berjalan formalitas, tanpa kontrol kualitas yang memadai.
Ironisnya, jalan yang telah menunjukkan kerusakan masif tersebut diduga tetap difungsikan, meski berpotensi tidak memenuhi syarat laik fungsi sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan. Padahal, regulasi tersebut secara tegas mengatur bahwa jalan hanya boleh digunakan apabila memenuhi persyaratan teknis dan administratif demi keselamatan pengguna.
Dedi juga menyoroti sikap Dinas PUPR Lampung Barat yang sebelumnya mengakui adanya kelalaian teknis di lapangan, namun hingga kini belum menunjukkan langkah tegas terhadap kontraktor maupun pejabat yang bertanggung jawab. Menurutnya, pengakuan tanpa sanksi justru memperkuat dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan.
“Kalau kelalaian sudah diakui tapi dibiarkan, itu bukan lagi salah teknis. Itu patut diduga melanggar Pasal 156 KUHP tentang kelalaian dalam menjalankan pekerjaan resmi,” ujarnya.
Lebih jauh, Dedi menilai kasus Jalan Air Keruh berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, apabila terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap proyek bermasalah sama berbahayanya dengan perbuatan korupsi itu sendiri.
Menurut Dedi, lemahnya respons institusi teknis dan lambannya penegakan hukum menunjukkan adanya kerusakan struktural dalam sistem pengawasan proyek pemerintah daerah. Jika hal ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Negeri, Kepolisian melalui Reserse Kriminal, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, pemeriksaan teknis independen, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan.
“Jika hari ini kasus ini dibiarkan, maka besok akan ada ratusan proyek lain yang merugikan rakyat dengan pola yang sama. Negara tidak boleh kalah oleh pembiaran,” pungkas Dedi.
Kasus Jalan Air Keruh kini menjadi ujian serius bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Lampung Barat. Apakah hukum benar-benar berdiri untuk melindungi uang rakyat, atau justru tunduk pada kepentingan proyek dan kekuasaan, waktu yang akan menjawab.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber, temuan lapangan, serta telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Redaksi menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
TIM
