LAMPUNG BARAT | Riuhnya isu dugaan penipuan berkedok program revitalisasi sekolah tahun 2026 menyeret banyak pihak. Di tengah derasnya opini publik, Aktivis Lampung Barat Dedi Ferdiansyah DF tampil memberi perspektif berbeda: Sekretaris Daerah Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M, menurutnya bukan pelaku — justru korban skema penipuan yang terstruktur.
Dedi menyebut, dari informasi yang ia himpun, pola dugaan penipuan ini menjerat sedikitnya 46 kepala sekolah. Mereka diyakinkan bahwa akan ada program revitalisasi sekolah, lengkap dengan janji dukungan dan prosedur administratif yang seolah resmi.
“Kalau kita lihat alurnya, skemanya rapi. Bukan hanya kepala sekolah, Sekda pun ikut terseret karena itikad baik dan kepercayaannya,” ujarnya.
Ia menyesalkan berkembangnya narasi yang buru-buru menyudutkan Sekda Nukman. Dalam hukum, tegasnya, setiap orang memiliki hak praduga tak bersalah hingga pengadilan memutuskan sebaliknya.
Menurut Dedi, pembentukan opini sepihak bukan hanya berbahaya, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas birokrasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Di balik perkara ini, muncul nama Ys alias Yusuf Al Kahfi alias Jack, sosok yang diduga mengaku sebagai perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Figur ini disebut memainkan modus yang sistematis — menawarkan program, menebar janji, lalu memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi.
“Kalau bicara konstruksi kasus, pola yang terlihat menunjukkan adanya pihak yang memanfaatkan celah. Ini yang harus diungkap tuntas,” kata Dedi.
Ia menilai, sejauh ini tidak ada bukti konkret yang menunjukkan Sekda Nukman terlibat aktif dalam praktik penipuan tersebut. Sebaliknya, pola kasus mengarah pada upaya memanfaatkan kewenangan dan jaringan untuk meyakinkan korban.
Situasi menjadi serius ketika Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan menyeluruh. Bagi Dedi, langkah itu sinyal penting bahwa pemerintah daerah ingin menempatkan masalah ini pada rel hukum dan prosedur resmi.
“Ini menunjukkan komitmen — transparan, objektif, dan tidak melindungi siapa pun,” ujarnya.
Dedi menegaskan, proses hukum harus dibiarkan bekerja secara jujur dan terang. Bila benar pelaku utama berada pada sosok yang diduga menggunakan banyak identitas tersebut, maka dialah yang harus bertanggung jawab penuh di hadapan hukum.
Di sisi lain, Sekda Nukman, katanya, berhak mendapatkan keadilan, ruang klarifikasi, dan pemulihan nama baik apabila terbukti tidak bersalah.
“Kita jangan ikut menggiring opini. Lindungi fakta, hormati proses hukum. Yang bersalah harus dihukum, yang tidak—harus dipulihkan,” tegasnya.
Bagi Dedi, masyarakat punya peran penting: tidak mudah terprovokasi, dan tidak ikut menambah beban psikologis bagi pejabat maupun korban lain yang sedang berproses.
“Keadilan harus ditegakkan, dan nama baik Pak Nukman harus dipulihkan,” pungkasnya.
(Tim)
