Raperda SOTK, Jangankan Diparipurnakan, Dibawa dalam Rapat Gabungan Komisi Pun Tidak

  • Bagikan

Buntok. faktahukum86.com – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) atau nomenklatur daerah sudah selesai dibahas di tingkat Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda). Namun ketika dibawa ke rapat gabungan komisi ada sedikit keinginan antara lain adalah tentang riset dan inovasi daerah. Sehingga perlu dikonsultasikan ke Kementrian. Padahal itu tidak perlu lagi. Sebab hasil dari beberapa kali kami kunjungan, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada kita. Digabung di Bappeda boleh, tidak pun boleh. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kita (DPRD dan Pemda).

Hal itu diungkapkan Anggota Bapemperda DPRD Barsel Sudiarto kepada media ini, Senin, 9 Maret 2024 via tepl.

Dikatakan Sudit demikian Sudiarto akrab disapa, kami beberapa kali membawa ke dalam rapat gabungan komisi tapi di batalkan oleh ketua. Jadi jangankan diparipurnakan, dibawa ke rapat gabungan komisi saja tidak.

“Bingung juga dengan ketua, kenapa menunda raperda tersebut. Padahal raperda SOTK tersebut sudah sejak bulan Nopember 2023 lalu diajukan dan harus sudah selesai pada tanggal 1 Juni 2024. Sehingga dengan demikian harusnya segera diparipurnakan”, ujar Sudit.

Dipertegas Sudit, tidak perlu lagi konsultasi, sebab sudah jelas Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut bisa berdiri sendiri atau bisa digabung dengan Bappeda.

Dalam raperda ini yang pertama perubahan nomenklatur itu ada 8.
Kemudian pemisahan ada 4 yakni Satpol PP dan Dinas Damkar dan Penyelaman, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Dinas Perikanan, Dinas Sosial dan Dinas PMD, Badan Pengelolaan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah.

Setelah itu peningkatan tipelogi ada tiga yakni Badan Kesbangpol, BPBD dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya penurunan tipelogi ada 3 juga yakni Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas PMD. (Sap).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *