Kesenjangan Antara Anggaran Dengan Kebutuhan Pembangunan

  • Bagikan

Buntok. faktahukum86.com – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 tingkat Kecamatan Gunung Bintang Awal di Aula Kecamatan setempat, Rabu, 21 Februari 2024. Hadir dalam Musrenbang tersebut Pj. Bupati Barsel H. Deddy Winarwan dan sejumlah kepala OPD serta unsur pimpinan kecamatan. Turut hadir juga sejumlah anggota DPRD Barsel.

Pj. Bupati Barsel dalam sambutannya mengatakan, pertama-tama marilah dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatnya lah kita masih bisa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan musrenbang RKPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 di Kecamatan Gunung Bintang Awai dalam keadaan sehat walafiat.

“Adapun tujuan utama pelaksanaan musrembang ini adalah untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa kelurahan yang menjadi prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kemudian membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam proses pembangunan desa. Selanjutnya menyepakati pengelompokan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten”, ujar Pj. Bupati.

Ditambahkan H. Deddy, dengan demikian musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah merupakan salah satu sarana untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025.

“Walaupun secara umum harus kita akui bahwa banyak kendala yang kita temui di dalam penetapan prioritas program pembangunan yaitu tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis. Untuk menyikapi hal ini maka perlu dilakukan penajaman perencanaan yang terukur dan tuntutan pembangunan di setiap wilayah kecamatan”, ujarnya.

Dikatakan Pj. Bupati, sebagaimana diketahui pada tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari Pembangunan Daerah Barito Selatan tahun 2023-2026 khusus terkait dengan tema pembangunan tahun 2025 melalui Bappeda Kabupaten Barito Selatan telah disusun tema pembangunan. Sudah diselaraskan dengan fokus prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Dengan demikian tema Pembangunan Daerah tahun 2025 yang akan menjadi rujukan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

Tema pembangunan tersebut harus dimaknai bahwa dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi angka atau output ekonomi saja. Tetapi bagaimana distribusi untuk pertumbuhan dapat secara merata ke seluruh lapisan masyarakat baik dari sisi pendapatan lebih-lebih lagi, bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada pengentasan kemiskinan termasuk penurunan angka stunting serta dapat membuka lapangan kerja dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di daerah.

Berdasarkan tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 dan juga memperhatikan dinamika yang ada di masyarakat dan juga hasil kesepakatan bersama pada pelaksanaan forum publik rencana awal RKPD Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2024 yang lalu, maka di dalam rencana awal RKPD tahun 2025 ada 6 prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan yakni, 1. Memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi dan peran yang setara antara pria dan wanita. 2. peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan peningkatan pemerataan ruang terbuka hijau dalam perencanaan kota. 3. memajukan sektor UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memberikan dukungan keuangan, akses pasar dan pelatihan yang diperlukan.

4. Melibatkan masyarakat dalam pemetaan kemiskinan dan stunting di tingkat lokal maupun memahami masalah dan tantangan yang sedang dihadapi. 5. Mendorong inovasi dan pemerataan teknologi penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi di berbagai sektor ekonomi yang dapat membuka peluang baru untuk pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. 6. Proses perencanaan yang transparan, partisipatif dan berkelanjutan. (Sap)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *