Faktahukum86.com, Press release PAPI 16 November 2026 – Pusat Akuntabilitas Publik Indonesia (PAPI) menggelar aksi di Jakarta, Senin (16/11/2026), untuk menyoroti persoalan pengembangan geothermal Suoh‑Sekincau di Kabupaten Lampung Barat. Aksi tersebut akan dilanjutkan pada Rabu (18/11/2026) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bagian dari desakan PAPI agar pemerintah mengevaluasi proyek serta membuka informasi terkait perizinan dan perlindungan kawasan konservasi.
PAPI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan proyek panas bumi Suoh‑Sekincau yang dikelola PT Star Energy Geothermal Suoh Sekincau (SEGSS). PAPI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kepastian hukum perizinan, perlindungan kawasan konservasi dan keterbukaan informasi publik hingga rencana perubahan batas situs Warisan Dunia UNESCO Tropical Rainforest Heritage of Sumatra.
PAPI menilai persoalan tersebut tidak semata‑mata berkaitan dengan pengembangan energi terbarukan, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam melindungi kawasan ekologis yang memiliki nilai universal luar biasa.
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang menjadi bagian dari situs Warisan Dunia UNESCO, memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlangsungan ekosistem Sumatera. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengubah batas kawasan tersebut harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
PAPI secara khusus menyoroti rencana perubahan batas kawasan Warisan Dunia UNESCO yang mencakup wilayah Suoh‑Sekincau guna membuka peluang pengembangan geothermal.
PAPI mempertanyakan apakah perubahan batas tersebut benar‑benar didasarkan pada kepentingan konservasi atau justru berpotensi menjadi instrumen untuk membuka ruang eksploitasi sumber daya alam.
Menurut PAPI, kawasan yang telah mengalami degradasi sekalipun tidak serta‑merta kehilangan fungsi ekologisnya. Kawasan tersebut tetap memiliki arti penting bagi perlindungan habitat satwa dan keseimbangan lingkungan.
PAPI juga menyoroti status Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) PT SEGSS. Informasi mengenai berakhirnya masa berlaku PSPE pada 20 Juni 2026 dinilai perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen resmi, termasuk untuk memastikan dasar hukum aktivitas survei dan eksplorasi yang masih berlangsung.
PAPI menegaskan setiap aktivitas pengembangan geothermal wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum, perizinan, dan perlindungan lingkungan yang berlaku.
“Kami mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi ketika di saat yang sama muncul kebijakan perubahan batas situs Warisan Dunia UNESCO untuk membuka peluang pengembangan geothermal. Transisi energi tidak boleh dijadikan legitimasi untuk melemahkan perlindungan lingkungan. Energi terbarukan harus berkeadilan, bukan justru mengorbankan kawasan konservasi dan ruang hidup masyarakat,” demikian pernyataan PAPI.
PAPI juga menegaskan bahwa persetujuan UNESCO terhadap perubahan batas situs Warisan Dunia tidak dapat disamakan dengan izin operasional geothermal. UNESCO memiliki mekanisme tersendiri dalam perlindungan situs Warisan Dunia, sementara legalitas proyek tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui kementerian dan lembaga yang berwenang.
Atas dasar itu, PAPI meminta pemerintah membuka kepada publik seluruh dokumen yang berkaitan dengan usulan perubahan batas UNESCO, status PSPE, AMDAL, persetujuan lingkungan, serta persetujuan penggunaan kawasan hutan. Keterbukaan dokumen dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara objektif.
PAPI mendesak Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek geothermal Suoh‑Sekincau. Pemerintah juga diminta membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik serta memastikan perlindungan TNBBS dan situs Warisan Dunia UNESCO tidak dikorbankan demi kepentingan investasi.
Selain itu, PAPI meminta penghentian sementara terhadap aktivitas yang belum terbukti memenuhi seluruh persyaratan hukum dan perlindungan lingkungan hingga proses verifikasi dan evaluasi independen dilakukan secara transparan.
Aksi lanjutan di Kementerian ESDM pada Rabu (18/11/2026) menjadi bagian dari upaya PAPI untuk meminta pemerintah memberikan kejelasan dan transparansi atas persoalan tersebut.
PAPI menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan energi panas bumi di Lampung Barat.
“Pembangunan tidak boleh berjalan dengan mengorbankan lingkungan, kepastian hukum, dan hak masyarakat. Negara harus memastikan bahwa agenda transisi energi benar‑benar menjadi jalan menuju keadilan ekologis, bukan sekadar perluasan kepentingan investasi atas nama energi bersih.”
PUSAT AKUNTABILITAS PUBLIK INDONESIA (PAPI)
Energi Bersih Harus Berkeadilan!
Lindungi TNBBS, Jaga Warisan Dunia UNESCO!
Transisi Energi Tanpa Mengorbankan Lingkungan dan Masyarakat!(*)












