Sinergi Pemkab Solok dan Polres Arosuka, Pencegahan Narkoba Butuh Gerakan Bersama

FH 86, KABUPATEN SOLOK – Pemberantasan narkotika tidak cukup hanya mengandalkan operasi kepolisian. Dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintahan nagari, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat untuk mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba.

Persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan perhatian bersama di Kabupaten Solok. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan harus dibangun melalui penguatan lingkungan keluarga, pendidikan, serta pengawasan sosial yang berkelanjutan.

Pentingnya kolaborasi lintas kelembagaan tercermin dalam kegiatan Subuh Keliling di Masjid Raya Koto Gadang Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I., Kapolres Solok Arosuka AKBP Rini Anggraini, S.S., S.I.K., Wali Nagari Koto Gadang Guguak Carles Camra, serta jajaran kepolisian, termasuk Kabag Ops AKP Indra Kusuma, S.H.

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan kepolisian dalam kegiatan keagamaan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.


Dalam persoalan narkotika, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum.

Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui program pencegahan, edukasi bahaya narkoba, pembinaan generasi muda, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Pemerintahan nagari juga memiliki posisi penting dalam membangun kepedulian lingkungan. Informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika dapat menjadi pintu awal bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.

Dengan demikian, pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi agenda aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial seluruh elemen masyarakat.


Di samping persoalan keamanan, pemerintah daerah juga dihadapkan pada berbagai dinamika sosial, termasuk perbincangan masyarakat mengenai fenomena LGBT.

Persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional melalui pendidikan, pembinaan sosial, penguatan keluarga, dan dialog bersama tokoh agama serta masyarakat.

Pendekatan pemerintah harus tetap memperhatikan ketentuan hukum dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Identitas atau orientasi seseorang tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana.

Karena itu, pembinaan sosial harus dibedakan secara jelas dari penegakan hukum. Aparat hanya dapat melakukan tindakan hukum apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.


Kegiatan Subuh Keliling dan Jumat Keliling dapat menjadi sarana membangun komunikasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat dapat disampaikan secara langsung. Mulai dari persoalan keamanan, penyalahgunaan narkotika, hingga kebutuhan pembinaan generasi muda.

Sinergi antara Pemkab Solok dan Polres Solok Arosuka perlu diarahkan pada program yang terukur dan berkelanjutan.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat dalam kegiatan seremonial, tetapi juga memerlukan tindak lanjut nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, kolaborasi lintas kelembagaan perlu dibuktikan melalui langkah pencegahan, keterbukaan komunikasi, pelayanan pengaduan, dan penegakan hukum yang profesional.

Kegiatan di Masjid Raya Koto Gadang Guguak menjadi salah satu momentum untuk memperkuat hubungan tersebut.

Pada akhirnya, keberhasilan menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Solok tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pencegahan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lingkungannya. MR