LAMPUNG BARAT | Penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Lampung Barat telah terealisasi dan kini sedang dalam tahap pengerjaan oleh kelompok penerima. Namun ketidakjelasan data nominal final yang dipegang instansi daerah justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik.
Berdasarkan perhitungan atas nilai yang disampaikan, total alokasi dari tiga program utama mencapai angka Rp6.943.000.000 (enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah). Angka tersebut merupakan akumulasi dari: program Irigasi Perpompaan (IRPOM) sebanyak 30 kelompok dengan nilai estimasi Rp155.700.000 per kelompok; program Irigasi Perpipaan (IRPIP) sebanyak 16 kelompok dengan nilai estimasi Rp97.000.000 per kelompok; serta program Konservasi Lahan Pertanian sebanyak 6 paket kegiatan dengan nilai estimasi Rp120.000.000 per kelompok. Besarnya nominal ini sejalan dengan harapan percepatan pembangunan pertanian, namun wajib diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas. Kenyataan yang muncul justru memperlihatkan kesenjangan informasi mendasar yang menyentuh aspek tanggung jawab administrasi negara.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid PSP) mengakui secara terbuka bahwa angka-angka tersebut sejauh ini masih berstatus sebagai estimasi. Pihaknya menyatakan hanya memiliki wewenang pada aspek teknis persiapan dan pendampingan pelaksanaan di lapangan, sementara dana telah disalurkan secara langsung dari tingkat pusat ke rekening masing-masing kelompok tani. Hingga kini, dinas belum menerima dokumen konfirmasi nominal final pencairan dari pihak penyalur.
Pernyataan ini memicu tanda tanya mendalam: mungkinkah pihak dinas benar-benar tidak mengetahui nilai final bantuan yang diterima setiap kelompok, atau justru ada hal yang sengaja ditutup-tutupi? Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik, mengingat bantuan sudah diserahkan dan sedang dikerjakan, namun instansi pembina tidak memegang data pastinya.
Dalam kerangka hukum keuangan negara, setiap rupiah yang bersumber dari APBN wajib memiliki jejak administrasi yang jelas, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, penetapan, pencairan, hingga pelaporan.
Sesuai pedoman teknis Kementerian Pertanian: IRPOM (Irigasi Perpompaan) berupa penyediaan sarana pengangkatan air untuk irigasi lahan; IRPIP (Irigasi Perpipaan) berupa pembangunan jaringan penyalur air guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber air; sedangkan Program Konservasi diarahkan untuk pemulihan fungsi lahan melalui pembuatan terasering dan penanaman vegetasi pelindung.
Meskipun bantuan sudah diserahkan dan dikerjakan, ketidakpastian nilai final yang dicairkan berpotensi menciptakan celah kelemahan administrasi, mulai dari ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan realisasi, hingga ketidakmampuan instansi daerah dalam memantau dan mempertanggungjawabkan anggaran secara utuh. Kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam fungsi pengawasan dan pelaporan birokrasi. Masyarakat berhak mendapat kepastian: apakah nilai Rp6,9 miliar tersebut adalah angka yang benar-benar diterima, atau masih berupa proyeksi?
Selain itu, terdapat catatan keselarasan target di tingkat wilayah. Alokasi awal IRPOM untuk Kecamatan Kauta direncanakan sebanyak 40 kelompok, namun yang telah terealisasi dan sedang berjalan baru 30 kelompok. Selisih 10 kelompok menimbulkan pertanyaan mengenai nasib sisa alokasi: apakah akan disalurkan pada tahap selanjutnya atau dialihkan ke daerah lain? Pihak dinas menyebutkan penyaluran masih berada pada tahap pertama, dengan rencana tahap kedua diperkirakan berlangsung September 2026. Namun ada indikasi alokasi tahap kedua kemungkinan mengalami penyesuaian tergantung evaluasi serapan anggaran dan kesiapan teknis.
Merespons hal ini, Kepala Dinas Pertanian Lampung Barat didesak segera melakukan rekonsiliasi menyeluruh antara estimasi teknis dengan bukti pencairan yang sah bagi seluruh penerima. Dinas wajib mempublikasikan rekapitulasi daftar penerima serta nilai bantuan final yang telah terverifikasi melalui saluran resmi dan media massa. Publik juga mengharapkan klarifikasi tegas mengenai sisa alokasi IRPOM di Kauta serta kepastian tahap kedua. Inspektorat Daerah diminta melakukan pemeriksaan guna memvalidasi kesesuaian dokumen, prosedur, dan laporan pertanggungjawaban. Seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengawal agar anggaran negara dikelola tertib, transparan, dan sesuai peraturan. (dd)
