PADANG |Gelombang protes kembali mengguncang pusat pemerintahan Sumatera Barat. Ratusan mahasiswa turun ke jalan, Senin, 4 Mei 2026, dalam aksi besar memperingati momentum May Day dan Hari Pendidikan Nasional. Mereka memadati jalur utama kota dengan long march dari Kantor BPBD Provinsi hingga Kantor Gubernur Sumbar, membawa suara keresahan yang kian lama kian menumpuk.
Aksi yang tergabung dalam gerakan “Sumbar Melawan” itu bukan sekadar seremonial tahunan. Massa yang berasal dari berbagai kampus, termasuk Universitas Adzkia, hadir dengan tuntutan tajam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan di Ranah Minang yang dinilai semakin memprihatinkan.
Di tengah kerumunan, satu suara lantang mencuri perhatian. Satria Perdana, Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia, tampil sebagai orator utama. Ia tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga melontarkan kritik keras terhadap pemerintah provinsi yang dianggap gagal menjawab persoalan rakyat.
Satria secara tegas menyoroti absennya pimpinan tertinggi daerah setiap kali aksi berlangsung. Ia menyebut fenomena ini bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa perubahan berarti. Ketidakhadiran itu dinilai mencerminkan minimnya keberanian pemerintah dalam menghadapi suara rakyat.
Sorotan paling tajam diarahkan pada sektor pendidikan. Satria menggambarkan kondisi pendidikan di Sumatera Barat sebagai “memprihatinkan”, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ia menilai banyak persoalan yang dibiarkan tanpa solusi nyata, sementara pemerintah seolah memilih diam.
Dalam orasinya, ia juga menyinggung wacana penghapusan sejumlah jurusan pendidikan oleh pemerintah pusat yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan kerja. Menurutnya, kebijakan itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menciptakan peluang kerja bagi lulusan pendidikan.
Ia menyindir keras ironi yang terjadi di negeri ini. Di satu sisi, masyarakat dituntut memenuhi berbagai syarat administratif seperti SKCK untuk bekerja, namun di sisi lain, menurutnya, ada figur-figur bermasalah yang justru masuk dalam lingkar kekuasaan. Kritik ini disambut riuh oleh massa aksi.
Tak hanya pendidikan, isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan utama. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan keresahan buruh yang hanya menerima kenaikan upah sebesar 0,30 persen selama kepemimpinan saat ini. Angka itu dinilai jauh dari kata layak di tengah meningkatnya biaya hidup.
Persoalan outsourcing turut diangkat sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang masih membelenggu pekerja. Mahasiswa menilai sistem tersebut justru memperparah kondisi buruh dan harus segera dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah.
Satria juga mengupas potensi besar Sumatera Barat di sektor industri. Ia menyinggung komoditas unggulan seperti gambir, sawit, dan kakao yang sebenarnya memiliki daya saing global. Namun, ia menyayangkan karena potensi tersebut belum dioptimalkan melalui hilirisasi industri.
Menurutnya, kebijakan yang masih berfokus pada ekspor bahan mentah hanya akan membuat daerah kehilangan nilai tambah ekonomi. Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret agar pengolahan dilakukan di dalam negeri, sehingga mampu membuka lapangan kerja baru.
Di sisi lain, isu pemerataan pembangunan juga tak luput dari perhatian. Mahasiswa menyoroti kondisi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih mengalami kesulitan akses, baik infrastruktur maupun jaringan komunikasi.
Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi pendidikan di Bukit Batu Sampik, Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebanyak 14 siswa SMP harus menjalani ujian dengan beralaskan terpal, sebuah potret nyata ketimpangan yang masih terjadi.
Mahasiswa juga menyinggung lambannya pemulihan pascabencana alam yang terjadi sebelumnya. Mereka menilai pemerintah belum maksimal dalam memperbaiki infrastruktur dan membantu masyarakat yang terdampak.
Isu sosial lain yang turut disorot adalah meningkatnya fenomena LGBT di Sumatera Barat. Mahasiswa menilai kondisi ini bertolak belakang dengan falsafah adat yang selama ini dijunjung tinggi di daerah tersebut.
Dalam orasi penutupnya, Satria menegaskan bahwa seluruh persoalan yang diangkat bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan Sumatera Barat. Ia mendesak pemerintah untuk tidak lagi menutup mata dan mulai hadir di tengah masyarakat.
Aksi tersebut menjadi simbol bahwa suara mahasiswa masih menjadi kekuatan moral dalam mengawal kebijakan publik. Di tengah ketidakpastian dan kekecewaan, mereka memilih turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dirasakan.
Andri HD
