LAMPUNG BARAT | Kasus dugaan korupsi di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) yang berpotensi fiktif, telah memicu reaksi keras dari aktivis pemerhati korupsi.
Dedi, salah satu aktivis pemerhati korupsi di Kabupaten Lampung Barat, meminta Kejaksaan Tinggi Lampung (Kejati Lampung) untuk segera memanggil pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bidang PKBM dan pengelola kedua PKBM tersebut karena diduga melakukan manipulasi data dan pencairan dana fiktif.
Menurut Dedi, kedua PKBM di Kabupaten Lampung Barat diberitakan, diduga melakukan manipulasi data dan pencairan dana fiktif senilai ratusan juta rupiah. Pada akhir Juli 2025, pengelola kedua PKBM tersebut telah mencairkan dana BOSP senilai Rp 45.000.000.
Dugaan lain yang dijelaskan dalam pemberitaan itu diantaranya:
– keberadaan kedua PKBM tersebut tidak jelas
– Pemalsuan peserta didik
– Kegiatan belajar fiktif
– Pengajuan pencairan dana fiktif
Dedi menambahkan bahwa Disdikbud Kabupaten Lampung Barat harus bertanggung jawab karena dinas sebagai pengawas dan pembina PKBM di daerah tersebut. Disdikbud memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana BOSP digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Atas dasar tersebut, Dedi meminta pihak Kejati Lampung untuk segera memanggil pihak Disdikbud bidang PKBM dan pengelola kedua PKBM untuk dilakukan pemeriksaan secara tuntas dan transparan. Jika terbukti ada tindak pidana korupsi, Kejati Lampung atau Kejari Lampung Barat dapat menindaklanjuti persoalan ini dengan tegas dan konsisten.
Dengan demikian, diharapkan kasus dugaan korupsi di PKBM Lampung Barat dapat segera diusut tuntas dan pelaku dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
(Tim)
