Lampung Barat, Kamis 18 September 2025 | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi salah satu program strategis nasional, kembali tercoreng oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
Aktivis muda Lampung Barat, Dedi Ferdiansyah, mendesak Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Lampung Cq. Polres Lampung Barat untuk segera mengusut tuntas kasus ini.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan,” ujar Dedi.
Dugaan Keterlibatan Aparat Pekon
Menurut Dedi, praktik pungli dalam program PTSL itu dilakukan oleh oknum perangkat desa dan bahkan diduga melibatkan Peratin Pekon Padang Cahya.
“Perbuatan itu jelas merugikan masyarakat dan secara hukum tidak bisa dibenarkan. Ini bentuk pelanggaran serius karena PTSL seharusnya diberikan secara gratis sesuai aturan,” tegasnya.
Aturan Hukum yang Dilanggar
Program PTSL telah ditegaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masyarakat penerima manfaat tidak boleh dibebani biaya di luar ketentuan resmi.
Hal ini juga dipertegas dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri – Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa PDTT – Tahun 2017, yang mengatur bahwa biaya yang boleh ditarik hanya terbatas pada kebutuhan operasional tertentu seperti pengadaan patok, materai, dan fotokopi berkas, dengan besaran maksimal:
- Rp200 ribu untuk wilayah Jawa dan Sumatera,
- Rp250 ribu untuk Kalimantan dan Sulawesi,
- Rp350 ribu untuk Maluku dan Nusa Tenggara,
- Rp450 ribu untuk Papua.
Selain biaya tersebut, pungutan lain dinyatakan ilegal.
Apabila benar terbukti ada pungli, maka pihak terkait dapat dijerat dengan:
- Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
- Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, dengan ancaman pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan denda minimal Rp200 juta.
Desakan Penindakan Tegas
Dedi meminta aparat penegak hukum segera memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk Peratin Pekon Padang Cahya.
“Satgas Saber Pungli harus bertindak cepat dan tegas. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan pemerintah daerah rusak karena pungli,” tegasnya.
Menurutnya, bila kasus ini tidak ditindak, akan menjadi preseden buruk di Lampung Barat, karena program strategis nasional justru dijadikan ladang keuntungan pribadi oleh oknum.
Harapan untuk Transparansi
Dedi berharap, dengan adanya penindakan hukum, masyarakat bisa kembali percaya dan merasakan manfaat nyata dari program PTSL.
“Tujuan PTSL itu mulia, yakni memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, terutama yang lemah secara ekonomi. Tapi kalau dikotori pungli, maka program itu hanya akan jadi jargon. Mari kita kawal bersama agar pelayanan publik di Lampung Barat bersih dan akuntabel,” tutupnya.
TIM
