LAMPUNG BARAT | Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Dinas Pendidikan, menyalurkan bantuan seragam sekolah dan buku tulis bagi siswa baru jenjang Sekolah Dasar SD, Sekolah Menengah Pertama SMP, Madrasah Ibtidaiyah MI, serta Madrasah Tsanawiyah MTs. Program ini dinilai sebagai terobosan signifikan dalam upaya menekan angka putus sekolah dan menjamin kesetaraan akses pendidikan bagi anak didik di Bumi Bugai Jejama.
Dedi, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Bupati Parosil Mabsus, Wakil Bupati, beserta jajaran Dinas Pendidikan Lampung Barat. Menurut Dedi, inisiatif ini bukan sekadar bantuan materiil, melainkan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap lapisan masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.
“Kami melihat ada perubahan pola pikir dalam pengelolaan anggaran daerah. Alih-alih hanya berfokus pada proyek fisik, Bupati Parosil Mabsus dan Wakil Bupati bersama Dinas Pendidikan memilih menyentuh kebutuhan paling mendasar dari siswa. Ini langkah yang sangat tepat karena hambatan ekonomi sering kali menjadi alasan utama anak-anak kita terpaksa putus sekolah,” ujar Dedi, Selasa (8/9/2026).
Dedi menekankan bahwa bantuan seragam dan buku tulis memiliki dampak psikologis yang mendalam. Dengan tersedianya atribut sekolah secara gratis, stigma kemiskinan di lingkungan pendidikan dapat dikikis. Siswa dari keluarga prasejahtera tidak lagi merasa tertinggal atau minder dibandingkan rekan-rekan mereka, sehingga dapat belajar dengan lebih percaya diri dan fokus.
Program ini menyasar ribuan siswa baru dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Kolaborasi antara eksekutif daerah dan Dinas Pendidikan memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran. Intervensi dini ini dianggap lebih efisien dan preventif dibandingkan menangani dampak sosial setelah seorang anak berhenti bersekolah.
Respons positif juga datang dari para orang tua siswa. Banyak yang mengungkapkan rasa lega karena beban pengeluaran awal tahun ajaran dapat ditekan. Dana yang semula harus dialokasikan untuk seragam, kini dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian dan perlengkapan belajar lainnya di rumah.
Bagi pengamat kebijakan publik, langkah Kabupaten Lampung Barat ini dapat menjadi rujukan praktik baik dalam implementasi perlindungan sosial berbasis pendidikan. Inisiatif ini membuktikan bahwa sinergi antara kepemimpinan daerah dan dinas teknis mampu menciptakan dampak berganda: meningkatkan angka partisipasi sekolah sekaligus memperkuat Solidaritas sosial di tengah masyarakat.
Melalui kolaborasi konkret ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kembali menunjukan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.(Lambar)
