LAMPUNG BARAT- Dedi yang dikenal sebagai Aktivis masyarakat Lampung Barat angkat bicara, Dedi, menyatakan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Meskipun demikian, Dedi juga meminta pihak Gakkum untuk mempertimbangkan keputusan penahanan terhadap dua warga secara bijak agar keadilan substantif dapat tercapai. Permohonan ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa jalur yang diperbaiki merupakan infrastruktur warisan masa lalu, sehingga tindakan warga lebih tepat dipandang sebagai upaya mempertahankan akses publik dari pada perambahan liar untuk kepentingan komersial. Pernyataan Dedi ini diungkapkan berdasarkan Surat Pernyataan Masyarakat Pekon Bandar Agung kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Rowo Rejo kecamatan Suoh kabupaten Lampung Barat provinsi Lampung yang menjadi bukti otentik mengenai status historis jalan tersebut.
Penetapan tersangka terhadap Sdr. S yang berusia 62 tahun beserta seorang operator alat berat dinilai perlu dikaji ulang dengan melihat konteks historis dan itikad baik masyarakat setempat.
Berdasarkan surat pernyataan dari masyarakat Bandar Agung kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Pekon Rowo Rejo kecamatan Suoh yang telah dia baca, jalur penghubung antardesa yang dikerjakan tersebut bukanlah pembukaan hutan baru, melainkan revitalisasi jalan yang telah eksis sejak era 1980-an atas prakarsa PT Tanjung Jati. Lebih jauh, pada tahun 1998, jalur ini pernah dibuka dan diperlebar secara resmi melalui program ABRI Masuk Desa yang melibatkan Satuan Zeni Tempur dari Prabumulih di bawah komando Letnan Sapril serta dukungan Camat Fauzi saat itu. Penggunaan alat berat pada masa lalu bertujuan strategis untuk menghubungkan jalan kabupaten menuju jalan provinsi Jalan Lintas Sukabumi Lampung Barat-Sanggi Kota Agung.
Dedi menegaskan bahwa mengabaikan fakta sejarah mengenai aset infrastruktur yang dibangun bersama TNI dan masyarakat demi konektivitas wilayah, kemudian menuduh warga saat ini sebagai perambah, merupakan bentuk ketidakadilan. Warga tidak membuka hutan untuk perkebunan sawit ilegal, melainkan hanya memperbaiki/memelihara badan jalan lama yang rusak parah akibat gerusan air hujan agar tetap dapat dilalui. Aspek itikad baik dan swadaya masyarakat juga menjadi pertimbangan penting, di mana penggunaan alat berat milik Bapak S pada Juli 2026 dilakukan semata-mata karena kondisi jalan manual sudah tidak memadai. Masyarakat telah mengumpulkan dana secara gotong royong hanya untuk membeli bahan bakar minyak dan biaya sewa alat tanpa motif keuntungan atau penguasaan lahan. Tindakan ini merupakan wujud darurat untuk mempertahankan akses vital bagi warga Dusun Marga Jaya, Palang Merah, Tekor Jaya, dan sekitarnya.
Dalam perspektif keadilan restoratif, aparat penegak hukum diharapkan dapat membedakan antara pelaku kejahatan murni yang merusak hutan untuk keuntungan pribadi dengan warga lokal yang berusaha menjaga akses transportasi warisan leluhur. Menjerat warga berusia lanjut dengan pasal pembukaan hutan tanpa mempertimbangkan unsur ketiadaan niat merampas hutan negara berpotensi memicu resistensi sosial. Oleh karena itu, Dedi yang dikenal sebagai aktivis Lambar mendesak Gakkum KLHK untuk melakukan verifikasi fakta historis dengan mendengarkan keterangan saksi hidup seperti Bapak Bakrun, Surjan, dan Yasrijal, serta memvalidasi dokumen sejarah ABRI Masuk Desa 1998 sebagai bukti status infrastruktur publik jalur tersebut.
Selain itu, kajian mengenai unsur niat juga diperlukan untuk menilai apakah tindakan kedua warga itu memenuhi unsur pidana pembukaan hutan atau sekadar tindak administrasi perbaikan jalan darurat yang seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan penataan batas. Mengingat usia terdakwa dan motivasi sosialnya, penegak hukum diharapkan dapat menerapkan diskresi atau mengalihkan penanganan ke mekanisme penyelesaian sengketa tenurial yang melibatkan Pemerintah Daerah Lampung Barat. Dedi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa meskipun perusakan hutan tidak dapat dibenarkan, kriminalisasi terhadap warga yang hanya ingin mempertahankan akses hidup di atas tanah warisan sejarah juga harus dihindari. Hukum harus hadir sebagai pelindung keadilan yang memahami konteks, bukan sekadar penghukum teks undang-undang yang kaku.(Tim)
