Dibutuhkan Sinergitas Para Stakeholders Di Papua Dalam Meghadapi Ancaman Keamanan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

  • Bagikan

FAKTAHUKUM86.COM | MANOKWARI — Aparat TNI/Polri melalui sinergi dengan seluruh jajaran stakeholders terkait, Tentunya hal ini akan menimbulkan hal positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta NKRI (DPD GERCIN) Papua Barat, Napoleon Fakdawer ketika memberikan sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD).

“Semua elemen stakeholders, termasuk para pemuda dan mahasiswa harus bersatu padu menjaga keutuhan NKRI. Ini tantangan kita semua Kalo tidak kita sendiri siapa lagi, kalo tidak sekarang kapan lagi.” Ujar Napoleon Fakdawer.

Acara yang digelar DPD GERCIN dengan FGD dengan tema “Membangun Sinergitas Para Stakeholders di Papua Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” berlangsung di Hotel Swissbell lantai 2 Mansinam ball room Kabupaten Manokwari,Provinsi Papua Barat,Senin(27/9/2021)

Kegiatan tersebut dihadiri Dandim 1801/Manokwari Kolonel Arm Airlangga, Waka Polres Manokwari dan Kakesbangpol Kabupaten Manokwari sebagai narasumber. Selain itu hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama dan para mahasiswa.

Dalam arahannya Dandim 1801/Manokwari, mengatakan bahwa dirinya menyambut baik acara ini. Menurutnya komunitas atau organisasi kepemudaan seperti GERCIN yang menggandeng semua komponen atau unsur kepemudaan di Papua ini harus didukung dalam upaya membangun komitmen dalam berjuang menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan NKRI.Sebab menurut Airlangga komitmen terhadap penegakan NKRI itu ada pada peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders.

“Masing-masing stakeholders memiliki peran, siapa dan berbuat apa, serta itu semua harus terus dibangun sinergi dan kesadaran yang dipupuk oleh nilai-nilai nasionalisme tentang NKRI melalui pengetahuan dan informasi yang obyektif tentang semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan masa depan rakyat Papua.” Terang Airlangga

Itu semua lanjutnya tidak mungkin tercapai jika indikator empat pilar dalam sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tidak dimiliki. Indikator empat pilar sumber daya manusia itu yang disebut Airlangga sebagai human capital indeks. Indikator yang mengukur sejauhmana peran negara melalui para stakeholader memobilisasi potensi ekonomi dan sumber daya warganya.

Indikator SDM itu menurut Airlangga adalah Jumlah atau kuantitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, kualitas kepemimpinan dan kestabilan sistem terkait tata kelola dan tatanan pemerintahan.

Jumlah SDM adalah potensi untuk menggerakan semua roda ekonomi dan kesejahteraan, namun harus didukung oleh pengetahuan dan kesehatan masyarakat yang baik, dan dikelola oleh kepemimpinan dan sistem tata kelola yang kuat yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. menurutnya inilah yang menjadi salah satu problem di Papua.

“Salah satu contoh peran stakeholders itu adalah tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Ia harus menjadi panutan tentang komitmen NKRI dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua. Jika pemuka masyarakat dan tokoh agama menyatakan merah, masyarakat dipastikan akan mengikuti.” Cetus Airlangga.

Begitu pula dengan para tokoh, generasi muda dan mahasiwa sebagai bagian dari stakeholders yang juga akan mempengaruhi eksistensi suatu negara.

“Para tokoh, Generasi muda dan mahasiswa harus menjadi agent of change (agen perubahan) bagi kualitas pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat, perannya harus mendorong perubahan sebagai dinamisator dan katalisator dalam mempercepat perubahan masyarakat yang konstruktif.” Terangnya.

Oleh karenanya, mereka harus terus meng up-date pengetahuan, ditengah-tengah kemajuan era informasi dan technology, dimana distribusi informasi juga berdampak pada maraknya Hoax, sehingga para tokoh, generasi muda dan mahasiswa harus dapat memberikan info yang benar dan akademis kepada basis massanya. Ini penting untuk mengedukasi masyarakat agar tidak termakan informasi Hoax, sehingga tercipta keteduhan dan keamanan yang kondusif di wilayah.

Dengan sinerginya peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders itu, dirinya yakin kedepan peluang rongrongan terhadap persatuan dan kesatuan NKRI di wilayah Papua ini, termasuk ancaman merdeka untuk memisahkan diri dari NKRI akan semakin tidak mendapatkan tempat, karena masyarakat dengan pengetahuan dan kesadarannya telah terpupuk semangat yang benar dalam membangun kesejahteraan ekonominya.

“Kita lahir sebagai bangsa Indonesia dan terlahir ditengah-tengah kemajemukan, (pluralisme). Indonesia adalah bangsa yang memiliki sekitar 400 etnis, keunikan inilah yg dimiliki Indonesia harus dapat dikelola menjadi kekuatan, bukan malah menjadi kelemahan.” Ungkap Airlanga.

“Urusan Papua menjadi bagian dari NKRI sudah final, dan pemerintah akan terus fokus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.” Tegas Airlangga

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *